TVRINews, Surabaya
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendukung perluasan program percontohan (piloting) digitalisasi bantuan sosial (bansos) sebagai bagian dari transformasi layanan publik berbasis digital.
Komitmen tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial di 43 kabupaten/kota yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa, 30 Juni 2026.
Dalam rapat tersebut, Khofifah mengapresiasi penetapan Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Malang, dan Kabupaten Banyuwangi sebagai daerah percontohan digitalisasi bansos. Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan di empat daerah itu menjadi modal untuk memperluas program ke wilayah lain di Jawa Timur.
"Kami menyampaikan terima kasih bahwa ada empat daerah di Jawa Timur yang diikutkan dalam piloting project ini. Kami sebetulnya berharap, kalau memungkinkan, kita mencoba perluasan ke Madiun, Gresik, Sidoarjo, dan Kota Probolinggo," ujarnya.
Khofifah menilai usulan tersebut realistis karena daerah-daerah tersebut telah memiliki infrastruktur digital dan ekosistem pemerintahan yang memadai. Sebagai provinsi dengan 38 kabupaten/kota, Jawa Timur membutuhkan cakupan digitalisasi bansos yang lebih luas agar penyaluran bantuan semakin tepat sasaran dan efisien.
"Kalau bisa menjadi bagian dari proses digitalisasi bansos ini, rasanya kami siap mendorong dan meluaskan. Kita di Jatim ada 38 kota/kabupaten. Jadi kalau sebelumnya empat, bolehlah kami ditambah empat lagi jadi delapan. Insya Allah, kita siap bekerja keras untuk mewujudkan program di sini," ungkapnya.
Selain perluasan program, Khofifah menyoroti pentingnya pemutakhiran data penerima bantuan sosial. Menurutnya, potensi inclusion error dan exclusion error masih dapat terjadi apabila masyarakat yang belum terdaftar (unregistered people) belum terverifikasi secara menyeluruh.
"Potensi inclusion error dan exclusion error ini seterusnya akan terus jadi kalau unregistered people tidak diselesaikan. Itu data yang belum terverifikasi di Jawa Timur. Nah, data yang belum terverifikasi ini akan potensial menjadi exclusion error," bebernya.
Pemprov Jawa Timur, lanjut Khofifah, siap memperkuat proses pemutakhiran data agar basis data penerima bantuan sosial semakin akurat. Ia juga menyampaikan sejumlah pengalaman di lapangan sebagai masukan dalam penyempurnaan sistem digitalisasi bansos secara nasional.
Salah satunya berkaitan dengan penyesuaian dukungan bagi pilar sosial atau agen di daerah yang terdampak efisiensi anggaran, termasuk perubahan pola dukungan operasional agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
Khofifah juga menyinggung pengalaman dalam proses pembukaan rekening penerima bantuan sosial yang sempat menjadi tantangan pada awal pelaksanaan program. Menurutnya, penyempurnaan tata kelola rekening akan mempercepat penyaluran bantuan secara lebih tepat dan efisien.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan digitalisasi bansos merupakan bagian dari percepatan transformasi digital pemerintahan (Government Technology/GovTech) untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan terintegrasi.
"Kali ini rencananya kita akan melebar ke 43 kabupaten/kota. Saya pikir untuk Jawa Timur, poin yang penting adalah menambah daerah piloting digitalisasi bansos ini. Ini juga berkoordinasi dengan Pak Luhut (Ketua Dewan Ekonomi Nasional). Saya selaku Menteri Dalam Negeri mendukung beliau untuk mengoordinasikan teman-teman pemerintah daerah dan seluruh pimpinan lembaga terkait agar mendukung langkah-langkah percepatan yang dipimpin oleh beliau," terangnya.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan evaluasi program akan dilakukan hingga akhir Juli sebagai persiapan peluncuran nasional oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada Oktober mendatang. Menurutnya, pemerintah saat ini berfokus pada penguatan sistem digital dan pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).
Mendagri Tito juga menilai Surabaya menjadi salah satu daerah dengan progres implementasi tercepat dan berpeluang menyelesaikan program lebih awal. Seluruh sistem digital tersebut dikembangkan oleh talenta Indonesia.
"Kalau ini jadi, kami sudah lapor ke Presiden, kita bisa menghemat lebih dari Rp1.500 triliun. Tax ratio kita yang sekarang sekitar 9 persen secara bertahap bisa naik menjadi 11, 12, bahkan 13 persen seperti negara-negara ASEAN. Karena itu kita harus kompak, menjalankan program ini secara bertahap, bertingkat, dan berkelanjutan agar benar-benar bisa diwujudkan dengan baik," pungkasnya.
