TVRINews, Surabaya
Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur memperkuat soliditas organisasi melalui pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) masa bakti 2025–2029 yang dirangkai dengan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Surabaya, Rabu, 17 Juni 2026.
Penguatan organisasi tersebut diharapkan mendukung terwujudnya hubungan industrial yang harmonis sekaligus menjaga kedaulatan energi nasional.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Serikat Pekerja PT PLN (Persero) M. Abrar Ali menilai pelantikan pengurus baru menjadi momentum penting untuk memperkuat peran serikat pekerja dalam menghadapi tantangan transformasi industri ketenagalistrikan.
Menurutnya, kepengurusan serikat pekerja memiliki hak imunitas yang dijamin undang-undang sehingga dapat menjalankan fungsi organisasi secara optimal dalam memperjuangkan kepentingan pekerja sekaligus mendukung kemajuan perusahaan.
"Dengan pelantikan ini kepengurusan semakin kuat. Hak imunitas yang diberikan undang-undang harus dimanfaatkan untuk membangun organisasi yang solid sehingga mampu menghadapi tantangan perubahan teknologi dan perkembangan industri ketenagalistrikan," ujarnya.
Abrar menuturkan, PLN menghadapi tantangan besar dalam menjaga keandalan pasokan listrik hingga wilayah kepulauan dan daerah terpencil. Karena itu, kesejahteraan pegawai di wilayah tersebut perlu mendapat perhatian melalui pemberian tunjangan, fasilitas, dan pola cuti yang memadai agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal.
Ia juga menilai pertumbuhan perusahaan perlu diikuti penambahan jumlah pegawai. Kebutuhan sumber daya manusia harus dibahas melalui forum Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit tingkat nasional agar sejalan dengan bertambahnya unit pelayanan PLN.
"Kami juga berharap proses rekrutmen ke depan semakin banyak melibatkan putra-putri daerah agar pelayanan kelistrikan semakin kuat sekaligus memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat," katanya.
Abrar turut menyoroti tantangan sektor ketenagalistrikan yang dipengaruhi dinamika geopolitik global. Harga energi primer seperti batu bara, gas, dan minyak masih mengikuti pergerakan nilai tukar dolar Amerika Serikat.
"Fluktuasi nilai tukar dolar dan kondisi geopolitik dunia berdampak terhadap biaya penyediaan energi. Karena itu, kedaulatan energi harus menjadi perhatian bersama agar pelayanan listrik kepada masyarakat tetap terjaga," tegasnya.
Ia berharap kebijakan pengelolaan energi nasional semakin berpihak pada kepentingan negara agar kemandirian energi dapat terwujud di tengah tantangan global.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur Sigit Priyanto menyampaikan apresiasi atas pelantikan pengurus DPD dan DPC Serikat Pekerja PT PLN (Persero) se-UID Jawa Timur periode 2025–2029.
Menurutnya, amanah sebagai pengurus serikat pekerja di perusahaan yang merupakan objek vital nasional merupakan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan integritas dan semangat kebersamaan.
Ia menilai tema pelantikan, "Wujudkan Hubungan Industrial yang Harmonis untuk Mempertahankan Kedaulatan Energi Nasional," mencerminkan pentingnya sinergi antara manajemen, pekerja, dan pemerintah dalam menjaga keberlangsungan pelayanan ketenagalistrikan. Serikat pekerja tidak hanya berperan memperjuangkan hak dan kesejahteraan pekerja, tetapi juga memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas pasokan energi nasional.
Dalam menghadapi transformasi digital dan transisi energi, Dinas Tenaga Kerja Jawa Timur mendorong terwujudnya hubungan industrial Pancasila yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan melalui penguatan kepercayaan, adaptasi teknologi, serta keseimbangan antara pertumbuhan perusahaan dan kesejahteraan pekerja.
Kepada pengurus baru, Disnaker Jatim mendorong optimalisasi forum bipartit sebagai ruang dialog penyelesaian persoalan ketenagakerjaan, peningkatan kompetensi anggota, serta penguatan disiplin, solidaritas, dan integritas kerja dalam pelayanan kepada masyarakat.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Tenaga Kerja menegaskan komitmen sebagai fasilitator dialog antara manajemen dan serikat pekerja untuk menciptakan hubungan industrial yang kondusif dan mendukung kedaulatan energi nasional.
