TVRINews, Surabaya
Realitas pahit kembali menghantam pasar tradisional. MinyaKita, minyak goreng bersubsidi yang seharusnya menjadi solusi keterjangkauan rakyat, justru dijual dengan harga selangit. Di Pasar Asemrowo, Surabaya, harganya menembus Rp22.000 per liter—jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.700.
Ironi itu terkuak saat Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, turun langsung memantau kondisi lapangan. Bukannya menemukan stok melimpah, ia justru menyaksikan kelangkaan dan harga yang tidak masuk akal.
"Saya temukan MinyaKita langka di pasar ini. Kalaupun tersedia, pedagang menjualnya Rp21.000 sampai Rp22.000 per liter. Angka ini sangat jauh dari HET yang sudah digariskan pemerintah, yaitu Rp15.700," ungkap Bambang, Senin, 3 Agustus 2026.
Sebagai Kapoksi Komisi VII yang membidangi perdagangan dan perindustrian, Bambang menekankan bahwa kondisi ini tidak bisa ditoleransi. MinyaKita dibiayai oleh anggaran negara yang bersumber dari uang rakyat. Maka, setiap rupiah kelebihan harga yang dibayarkan konsumen adalah kebocoran subsidi yang merugikan publik.
"Ini tugas mendesak Badan Pangan Nasional dan Satgas Pangan. MinyaKita harus hadir di Surabaya dengan harga yang benar. Subsidi negara jangan sampai lenyap di tengah jalan dan tidak sampai ke tangan rakyat yang berhak," tegasnya.
Ia mendorong evaluasi total tata kelola distribusi. Tidak cukup sekadar memastikan stok tersedia, pengawasan ketat terhadap rantai distribusi hingga ke lapak pedagang dinilai krusial. Bambang juga mengingatkan bahwa jaminan mutu produk subsidi tidak boleh luput dari perhatian.
Di tengah carut-marut MinyaKita, sisi baik masih terlihat pada stabilitas harga komoditas pangan lain. Bambang mencatat harga telur bertahan di kisaran Rp23.000 per kilogram dan daging ayam dijual Rp35.000 hingga Rp37.000 per kilogram.
"Untuk beras, harganya ada di Rp14.500 sampai Rp15.000 per kilogram. Sedikit di atas harapan, jadi perlu pengawasan lanjutan agar tidak terus naik," tambahnya.
Namun, perhatian Bambang tidak berhenti pada harga. Kondisi fisik Pasar Asemrowo juga menuai keprihatinannya. Lantai pasar yang rusak, kebersihan yang buruk, hingga alat pemadam api ringan (APAR) yang masa berlakunya habis sejak 2018 menjadi catatan serius.
Tanpa menunggu birokrasi, ia langsung turun tangan mengganti APAR menggunakan dana fasilitas pribadi dan menyatakan komitmen membantu perbaikan toilet pasar secara mandiri.
"Saya ingin ini jadi pancingan bagi pemangku kepentingan lain. Pasar tradisional adalah jantung ekonomi kerakyatan. Urusan keamanan, kenyamanan, dan kelayakan fasilitas adalah tanggung jawab kita bersama, tidak bisa ditawar," tutupnya.
