TVRINews, Surabaya
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman resmi meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Jawa Tahun 2026 yang dipusatkan di Gudang Bulog Kabupaten Sidoarjo.
Gubernur Khofifah menegaskan GPIPS bukan sekadar agenda rutin peluncuran program pengendalian inflasi.
Menurutnya, GPIPS merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah dinamika global.
"Yang ingin kami sampaikan, ketika pemerintah pusat membangun ketahanan pangan, maka Insya Allah Jawa Timur ini sudah masuk pada kedaulatan pangan berkelanjutan," tegas Khofifah.
Pemilihan Jawa Timur sebagai pusat peluncuran GPIPS bukan tanpa alasan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kinerja ekonomi Jawa Timur terus menunjukkan tren positif.
Pada triwulan I 2026, ekonomi Jawa Timur tumbuh sebesar 5,96 persen secara tahunan, tertinggi se-Pulau Jawa dan melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
Jawa Timur juga menjadi kontributor ekonomi terbesar kedua secara nasional dengan kontribusi sebesar 14,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan 25,16 persen terhadap perekonomian Pulau Jawa.
Di sektor inflasi, pada April 2026 inflasi Jawa Timur secara tahunan tercatat sebesar 2,85 persen dan secara bulanan sebesar 0,02 persen. Angka tersebut masih berada dalam rentang sasaran pengendalian inflasi nasional.
Tiga komoditas utama pendorong inflasi bulanan pada April 2026 yakni angkutan udara sebesar 0,23 persen, minyak goreng 0,06 persen, dan nasi dengan lauk 0,03 persen.
Mengacu kondisi tersebut, Khofifah mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus melakukan berbagai langkah penguatan, salah satunya melalui Program EPIK Mobile atau Etalase Pengendali Inflasi Kabupaten/Kota Mobile.
Ia berharap kehadiran EPIK Mobile dapat menjadi instrumen penguat kerja sama antar-daerah dalam melakukan mitigasi inflasi secara lebih responsif.
"Konektivitas antarpasar dan antar-kabupaten/kota seperti yang diinisiasi lewat kerja sama antar-daerah adalah ikhtiar yang tidak pernah berhenti. Kita selalu mendapatkan pembaruan mengenai volatile food yang hampir selalu terjadi di titik yang sama dan berulang," ujarnya.
Melalui platform tersebut, sinergi antarwilayah diharapkan terus meningkat guna memastikan distribusi pangan berjalan lebih merata dan efisien.
Khofifah juga menekankan Jawa Timur harus menjadi pelopor terwujudnya pangan sejahtera yang manfaatnya dirasakan masyarakat luas.
Menurutnya, pangan sejahtera tidak hanya terbatas pada ketersediaan komoditas sumber kalori seperti beras, tetapi juga harus mencakup pemenuhan protein hewani bagi masyarakat.
"Kenapa populasi sapi potong maupun sapi perah di Jawa Timur sangat tinggi dibanding provinsi lain? Karena kita diuntungkan oleh keberadaan Balai Besar Inseminasi Buatan di Singosari, Malang," katanya.
Ia optimistis Jawa Timur dapat memperluas swasembada pangan berbasis protein.
"Kita bisa membuat plan of action dari pertemuan kali ini sehingga dalam tiga tahun ke depan kita sudah bisa swasembada daging," imbuhnya.
Di sektor pertanian, Khofifah menilai penggunaan alat mesin pertanian modern seperti combine harvester menjadi solusi penting dalam mendukung suksesnya GPIPS. Penggunaan teknologi tersebut dinilai mampu mengurangi kehilangan hasil panen padi hingga 11 persen.
"Kalau kita bisa mengurangi kehilangan hasil panen hingga 10 persen dari produksi 34 juta ton gabah kering panen, maka kita bisa menambah 3,4 juta ton tanpa perlu ekstensifikasi maupun intensifikasi lahan, cukup dengan memanen menggunakan combine harvester," jelasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan ketahanan pangan menjadi salah satu fokus utama Presiden Prabowo Subianto. Ia mengapresiasi komitmen Pemprov Jawa Timur, khususnya dalam alokasi APBD untuk sektor pangan.
Jawa Timur tercatat berada di posisi kedua nasional sebagai daerah dengan alokasi APBD tertinggi untuk urusan pangan setelah DKI Jakarta.
"Kita selalu ingatkan kepada teman-teman di daerah soal komitmen ini. Terima kasih Ibu Gubernur atas komitmennya," ujar Bima Arya.
Ia juga mendorong peningkatan kerja sama antar-daerah, terutama yang berbasis aglomerasi, karena kepala daerah dinilai paling memahami kondisi dan kebutuhan wilayahnya masing-masing.
"Mari kita kawal bersama gerakan ini. Mudah-mudahan dapat terus berlanjut di daerah lainnya. Kemendagri siap mengawal bersama," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, turut dilakukan penyerahan bantuan alat mesin pertanian kepada berbagai koperasi, pemberangkatan 25 truk pengangkut beras ke berbagai daerah tujuan, serta penyelenggaraan pasar murah bagi masyarakat.
Pada pasar murah tersebut, berbagai kebutuhan pokok dijual dengan harga lebih rendah dibanding harga pasar, mulai dari beras, gula, telur, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, hingga cabai.
