TVRINews, Malang
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak meninjau program rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Rabu, 1 Juli 2026.
Program rumah subsidi tersebut merupakan bagian dari program Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Skema pembiayaan memungkinkan cicilan hingga 40 tahun agar beban angsuran bulanan lebih ringan.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan pemerintah terus memperkuat pelaksanaan program rumah subsidi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk melalui skema FLPP di Lawang. Pemerintah juga memberikan berbagai kemudahan agar MBR lebih mudah memiliki rumah.
Didampingi Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak dan Bupati Malang HM Sanusi, Maruarar menegaskan komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Maruarar juga menyoroti perlunya percepatan realisasi program rumah subsidi di Jawa Timur. Dari target 40.000 unit pada 2026, realisasi baru mencapai 8.600 unit. Pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif mempercepat penyaluran program tersebut.
“Berbagai kemudahan diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), mulai dari pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), uang mukahanya satu persen, bunga KPR sekitar lima persen, hingga tenor cicilan yang diperpanjang sampai 40 tahun,” ungkap Maruara Sirait, Kamis, 2 Juli 2026.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menyampaikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mempercepat inventarisasi pengembang dan ketersediaan lahan untuk mendukung program rumah subsidi Presiden Prabowo Subianto.
“Kebutuhan rumah layak humi di Jawa Timur masih cukup besar, untuk wilayah perkotaan, solusi diarahkan melalui pengembangan rumah susun subsidi. Sedangkan di daerah tetap mengandalkan rumah tapak melalui skema FLPP. Sedangkan masyarakat yang menempati rumah tidak layak humi dapat memanfaatkan program bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ( BSPS),” kata Emil Dardak.
Berdasarkan data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), penyaluran FLPP di Jawa Timur telah mencapai 24.763 unit dengan nilai pembiayaan sekitar Rp2,9 triliun. Program ini melibatkan 9 bank penyalur, 13 asosiasi pengembang, 1.104 pengembang, dan 1.178 perumahan.
Tiga daerah dengan penyaluran terbesar yakni Kabupaten Jember sebanyak 939 unit, Kabupaten Malang 813 unit, dan Kabupaten Kediri 533 unit.
