TVRINews, Surabaya
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Tanjung Perak bersama PT Dharma Lautan Utama (DLU) menggelar simulasi tanggap darurat penanganan kebakaran dan evakuasi penumpang meninggalkan kapal. Kegiatan yang berlangsung di KN Kirana 7 tersebut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan sektor pelayaran.
Simulasi ini menjadi bagian dari kampanye keselamatan untuk meningkatkan kesiapan awak kapal, operator, regulator, dan tim penyelamat dalam menghadapi situasi darurat.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Samsuddin, mengatakan kegiatan simulasi merupakan agenda kampanye keselamatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah berharap kesadaran dan budaya keselamatan semakin kuat di seluruh unsur transportasi laut.
“Kami berharap melalui pelaksanaan ini tumbuh kesadaran terhadap budaya keselamatan. Baik regulator, operator, maupun masyarakat pengguna jasa,” ujarnya kutip Rabu, 4 November 2026.
Menurut Samsuddin, insiden pelayaran dapat terjadi karena berbagai faktor, mulai dari kondisi cuaca, kelelahan awak kapal, ketidakpatuhan penumpang, hingga keberadaan barang berbahaya yang tidak dilaporkan kepada operator.
Karena itu, pengawasan terhadap barang dan kendaraan yang akan dimuat ke kapal perlu diperkuat. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah penerapan pemeriksaan menggunakan X-ray dan sistem SIRO-ODOL secara bertahap.
Tanjung Perak menjadi salah satu pelabuhan awal penerapan program tersebut. Setelah melalui tahap percontohan dan evaluasi, implementasi direncanakan diperluas ke sejumlah pelabuhan utama, seperti Tanjung Priok dan Makassar, serta pelabuhan penyeberangan strategis, antara lain Merak, Bakauheni, Ketapang, dan Gilimanuk.
Pemeriksaan tersebut ditujukan untuk meningkatkan pengawasan terhadap muatan berbahaya maupun kendaraan yang melebihi ketentuan dimensi dan berat.
Direktur Utama PT Dharma Lautan Utama, Erwin Haricahyo Poedjono, menjelaskan simulasi mencakup beberapa skenario keadaan darurat, seperti kebakaran kapal, orang jatuh ke laut, evakuasi penumpang, dan penanganan kondisi darurat lainnya.
Ia menyebut kegiatan tersebut merupakan agenda rutin perusahaan. Pada 2026, pelaksanaannya dipusatkan di Surabaya sebagai bentuk dukungan terhadap program Kementerian Perhubungan dalam membangun peta jalan menuju nihil kecelakaan atau zero accident.
“Surabaya menjadi pilot project, baik mengenai kendaraan ODOL maupun barang-barang berbahaya,” ungkap Erwin.
Selain simulasi, kegiatan juga diisi deklarasi bersama para pemangku kepentingan, khususnya perusahaan ekspedisi yang mengirimkan barang ke luar Pulau Jawa. Deklarasi tersebut menegaskan komitmen agar barang yang diangkut memenuhi ketentuan berat dan jenis muatan sesuai peraturan.
Erwin turut mengapresiasi dukungan KSOP Utama Tanjung Perak, Pelindo, Basarnas, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), serta unsur terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
Apresiasi juga disampaikan anggota DPR RI sekaligus Kapoksi Komisi VII Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono. Ia menilai keselamatan harus menjadi prioritas dalam penyelenggaraan transportasi laut mengingat tingginya risiko yang dapat muncul selama pelayaran.
Menurut Bambang, keselamatan pelayaran telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran serta mengacu pada standar internasional, termasuk Safety of Life at Sea (SOLAS) dan International Safety Management Code (ISM Code).
SOLAS mengatur standar keselamatan kapal, termasuk perlindungan kebakaran dan perlengkapan penyelamatan. Sementara ISM Code menjadi pedoman manajemen keselamatan dalam pengoperasian kapal.
“Transportasi laut itu sebenarnya sudah diregulasi begitu ketat oleh Kementerian Perhubungan sebagai regulator dan dilaksanakan oleh operator sesuai aturan,” kata Bambang.
Ia menambahkan, simulasi tanggap darurat penting untuk memastikan awak kapal memahami langkah yang harus dilakukan ketika terjadi kebakaran atau kondisi yang mengharuskan penumpang dievakuasi.
Selain kesiapan awak kapal, koordinasi tim penyelamat juga perlu diperkuat. Unsur KPLP, Basarnas, Kepolisian Perairan, TNI Angkatan Laut, dan instansi terkait lainnya diharapkan mampu bekerja secara terpadu dalam upaya penyelamatan korban.
Bambang menegaskan bahwa keselamatan pelayaran membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari regulator, operator, perusahaan ekspedisi, pengelola pelabuhan, pengguna jasa, hingga lembaga pendidikan maritim dan galangan kapal.
“Keselamatan itu harga mati, tidak bisa ditoleransi. Semua stakeholder keselamatan harus mendukung bagaimana transportasi laut betul-betul menuju zero accident,” tegas Bambang.
Melalui simulasi dan deklarasi keselamatan tersebut, seluruh pemangku kepentingan diharapkan semakin siap menghadapi keadaan darurat serta memperkuat upaya pencegahan kecelakaan. Dengan demikian, keselamatan penumpang dan awak kapal dapat semakin terjamin.
