TVRINews, Surabaya
Pengangguran di Jawa Timur masih menjadi pekerjaan rumah, terutama di kalangan lulusan perguruan tinggi. Di tengah kebutuhan industri terhadap tenaga kerja yang sesuai kompetensi, tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan sarjana justru terus meningkat.
Program pemagangan nasional pun diharapkan menjadi salah satu solusi untuk mempertemukan kebutuhan dunia usaha dengan kemampuan lulusan baru.
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Biro Organisasi Jatim, TPT lulusan sarjana pada Februari 2026 mencapai 6,04 persen. Angka tersebut meningkat dibandingkan Februari 2025 sebesar 5,60 persen dan Februari 2024 sebesar 4,07 persen.
Tingkat pengangguran lulusan sarjana itu bahkan menjadi yang tertinggi dibandingkan jenjang pendidikan lainnya. Posisi berikutnya ditempati lulusan SMA dengan TPT 5,75 persen dan lulusan SMK sebesar 5,73 persen.
Gambaran serupa juga terlihat pada tingkat nasional. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), porsi lulusan perguruan tinggi dalam total pengangguran Indonesia menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.
Pada Agustus 2022, lulusan perguruan tinggi tercatat sekitar 674 ribu orang atau 7,98 persen dari total pengangguran. Angka tersebut meningkat menjadi sekitar 843 ribu orang atau 11,28 persen pada Agustus 2024. Tren itu berlanjut pada Mei 2026.
Data Sakernas mencatat sebanyak 1.033.182 penganggur merupakan lulusan perguruan tinggi, mulai diploma IV, sarjana (S-1), magister (S-2), hingga doktor (S-3). Jumlah tersebut setara dengan 14,31 persen dari total 7,22 juta penganggur di Indonesia.
Kenaikan tersebut menurut Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto, telah mengisyaratkan bahwa persoalan pengangguran tidak hanya berkaitan dengan tingkat pendidikan, tetapi juga kemampuan pasar kerja menyerap lulusan sesuai kompetensi yang dimiliki. Dan tingginya pengangguran lulusan sarjana menjadi pekerjaan rumah bersama yang membutuhkan keterlibatan dunia usaha, pemerintah, dan lembaga pendidikan.
"Ini jadi PR kita semua. Pengangguran terbesar sekarang lulusan S1 di Jawa Timur. Angkanya cukup tinggi," ujarnya saat kegiatan coaching clinic pendaftaran mitra penyelenggara pemagangan nasional yang digelar BLK Sidoarjo Kementerian Ketenagakerjaan di Graha Kadin Jatim, Senin, 12 Oktober 2026.
Menurut Adik, besarnya jumlah lulusan perguruan tinggi setiap tahun menjadi tantangan tersendiri bagi penyerapan tenaga kerja. Karena itu, dibutuhkan langkah konkret agar para lulusan tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga pengalaman dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
Adik berharap program pemagangan nasional dapat menjadi salah satu jalan untuk mengurangi pengangguran di Jawa Timur. Kadin Jatim mengimbau Kadin kabupaten/kota, terutama di kawasan industri seperti Surabaya, Pasuruan, Gresik, Sidoarjo, dan Mojokerto agar turut menyosialisasikan program tersebut.
"Alhamdulillah, hari ini Kadin Jawa Timur mendapat kesempatan untuk menjadi tempat sosialisasi pemagangan. Kami berharap program ini bisa membantu menurunkan tingkat pengangguran di Jawa Timur," katanya.
Menurutnya, pemagangan harus dilaksanakan secara terstruktur selama enam bulan. Perusahaan perlu menyiapkan pendamping atau mentor yang membimbing peserta sejak awal hingga akhir program, sehingga mereka benar-benar memperoleh pengalaman kerja di lingkungan industri.
"Kami berharap setelah magang, teman-teman industri bisa mempekerjakan mereka," ungkapnya.
Ia menambahkan, kebutuhan regenerasi tenaga kerja di industri juga menjadi peluang bagi lulusan baru. Menurut Adik, terdapat industri yang melakukan pergantian atau regenerasi hingga sekitar 300 tenaga kerja dalam setahun. Kondisi tersebut diharapkan membuka kesempatan bagi perusahaan untuk menerima peserta pemagangan sekaligus menyiapkan calon tenaga kerja baru.
Kepala BLK Sidoarjo Kementerian Ketenagakerjaan Muhammad Aiza Akbar mengatakan, program pemagangan nasional dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara kompetensi lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Program ini terbuka bagi lulusan diploma maupun sarjana yang lulus maksimal satu tahun terakhir.
"Magang ini menjadi salah satu terobosan yang paling pas untuk mengisi mismatch antara kebutuhan yang ada di industri dengan kompetensi lulusan," ucap Aiza Akbar.
Pada 2026, pemerintah menargetkan sebanyak 150.000 peserta pemagangan secara nasional, meningkat dibandingkan target 100.000 peserta pada tahun sebelumnya. Program tersebut tidak memiliki kuota khusus per provinsi. Karena itu, perusahaan dan calon peserta perlu memanfaatkan kesempatan yang tersedia sesuai persyaratan program.
Aiza menjelaskan, perusahaan yang menjadi mitra penyelenggara dapat memperoleh manfaat dari kehadiran peserta pemagangan yang masih memiliki semangat belajar tinggi. Selama program berlangsung, peserta memperoleh uang saku setara upah minimum kabupaten/kota setempat yang dibayarkan melalui APBN, serta perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan juga wajib menyediakan pendampingan selama masa pemagangan.
Untuk mengikuti program tersebut, perusahaan harus memenuhi persyaratan administrasi, termasuk terdaftar dalam Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP), serta mendaftarkan diri melalui platform yang disediakan pemerintah. Melalui kegiatan coaching clinic, perusahaan diharapkan dapat memahami proses pendaftaran dan menyiapkan formasi pemagangan sesuai kebutuhan masing-masing.
Ia menegaskan, manfaat program ini tidak hanya diukur dari kemungkinan peserta direkrut setelah magang. Pengalaman bekerja selama enam bulan juga dapat menjadi bekal penting bagi lulusan baru, mulai dari memahami pola kerja, membangun kerja sama tim, hingga menyelesaikan persoalan di lingkungan perusahaan.
"Minimal adik-adik kita benar-benar punya pengalaman bagaimana bekerja di perusahaan. Selama ini, hal-hal seperti itu belum tentu didapatkan di bangku kuliah," imbuh Aiza Akbar.
Di sisi lain, perusahaan dapat memetakan kemampuan lulusan baru secara lebih langsung. Hasilnya bisa menjadi masukan untuk memperbaiki proses rekrutmen dan kebutuhan pelatihan, sementara perguruan tinggi memperoleh gambaran mengenai perubahan kompetensi yang dibutuhkan industri.
Menurut Aiza, meningkatnya pengangguran sarjana tidak serta-merta menunjukkan bahwa kurikulum perguruan tinggi tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Perubahan dunia usaha yang berlangsung cepat juga menjadi tantangan bagi lembaga pendidikan dan pelatihan untuk menyesuaikan programnya.
Dengan demikian, keberhasilan pemagangan nasional tidak cukup hanya diukur dari jumlah peserta yang mengikuti program. Kualitas pendampingan, kesesuaian bidang magang, pengalaman kerja yang diperoleh, dan peluang penyerapan setelah program berakhir menjadi faktor penting agar pemagangan benar-benar menjadi jembatan dari bangku kuliah menuju dunia kerja.
