TVRINews, Surabaya
Bawaslu Kota Surabaya kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat langkah-langkah preventif demi menjaga integritas dan kualitas pesta demokrasi. Langkah strategis tersebut diwujudkan melalui kegiatan penguatan kapasitas internal bertema "Peran Media Sebagai Langkah Pencegahan Pelanggaran Pemilu" yang diselenggarakan di ruang rapat kantor Bawaslu Kota Surabaya.
Kegiatan ini dihadiri secara langsung oleh Anggota, Kepala Sekretariat, seluruh Kepala Subbagian, hingga staf sekretariat. Kehadiran seluruh elemen internal ini menunjukkan keseriusan lembaga pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota dalam membekali diri dengan wawasan komprehensif mengenai dinamika komunikasi publik dan pengawasan partisipatif.
Dalam pelaksanaan kegiatan internal kali ini, Bawaslu Kota Surabaya secara khusus menggandeng Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Stasiun Jawa Timur sebagai narasumber utama. Pemilihan TVRI didasarkan pada perannya yang strategis sebagai media publik yang memiliki jangkauan luas serta komitmen tinggi terhadap penyebaran informasi yang objektif dan mencerdaskan kehidupan berbangsa.
Sesi materi pertama dalam kegiatan tersebut dipaparkan oleh Andre Arisotya selaku Ketua Tim Pelaksana Produksi dan Penyiaran Berita, Bidang Berita TVRI Jawa Timur.
Dalam pemaparannya, Andre menguraikan secara mendalam mengenai empat fungsi utama media dalam penyelenggaraan pemilu, yang meliputi fungsi penyediaan informasi benar, edukasi pemilih, pengawasan publik, serta kontrol sosial agar proses politik berjalan sesuai koridor hukum.
Lebih lanjut, Andre Arisotya menjelaskan bagaimana media bertindak sebagai mitra strategis Bawaslu dalam memperluas jangkauan pengawasan, mendorong partisipasi masyarakat, serta melawan masifnya penyebaran berita bohong atau hoaks.
Melalui saluran penyiaran yang terpercaya, media mampu menjadi instrumen efektif dalam menyampaikan pesan-pesan pencegahan pelanggaran pemilu secara masif kepada masyarakat luas.
"Media bertindak sebagai mitra strategis Bawaslu dalam memperluas jangkauan pengawasan, mendorong partisipasi masyarakat, serta melawan masifnya penyebaran berita bohong atau hoaks," jelas Andre Arisotya, dikutip Kamis, 12 November 2026.
Sebagai Lembaga Penyiaran Publik, TVRI menegaskan posisi netralnya di tengah konstelasi politik. TVRI bukan hanya milik pemerintah, peserta pemilu, maupun kelompok politik tertentu, melainkan wadah informasi independen yang berkomitmen menyajikan siaran yang akurat, berimbang, dan berorientasi murni pada kepentingan serta pencerdasan masyarakat.
"Melalui saluran penyiaran yang terpercaya, media mampu menjadi instrumen efektif dalam menyampaikan pesan-pesan pencegahan pelanggaran pemilu secara masif kepada masyarakat luas," ucapnya.
Komitmen profesionalisme tersebut dibuktikan oleh rekam jejak TVRI, di antaranya pencapaian Rekor MURI karena sukses menyiarkan 439 debat Pilkada Serentak. Dari total tersebut, sebanyak 429 debat disiarkan melalui kanal TVRI daerah dan 10 debat disiarkan secara nasional, mencerminkan dedikasi nyata lembaga dalam menyediakan panggung adu gagasan yang adil bagi para kandidat.
Dalam menjalankan tugas jurnalistiknya selama tahapan pemilu, TVRI senantiasa mematuhi regulasi ketat, termasuk Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) serta PKPI Nomor 4 Tahun 2023. Redaksi TVRI berpegang teguh pada prinsip netralitas, keberimbangan dalam memberikan porsi penyiaran, serta akurasi melalui verifikasi fakta yang ketat sebelum informasi disiarkan ke publik.
Memasuki sesi materi kedua, pemaparan dilanjutkan oleh Christino Joko Siswanto TuwanaKotta selaku Ketua Tim Perencana dan Pengendali Pengembangan Usaha TVRI Jawa Timur.
Christino menekankan bahwa TVRI tidak berperan sebagai lembaga penindak atau pengawas yudisial pemilu, melainkan berfokus penuh pada upaya memperkuat pencegahan melalui edukasi, literasi politik, dan penguatan partisipasi masyarakat.
Christino memaparkan urgensi pencegahan pelanggaran pemilu, mengingat berbagai pelanggaran dapat merusak integritas demokrasi dan memicu polarisasi di tengah masyarakat akibat disinformasi. Berbagai risiko utama seperti politik uang, pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN), kampanye hitam, ujaran kebencian, hingga penyalahgunaan fasilitas negara harus dicegah secara bersama-sama sebelum, selama, dan setelah tahapan pemilu berlangsung.
"Pencegahan pelanggaran pemilu sangat mendesak karena berbagai pelanggaran dapat merusak integritas demokrasi dan memicu polarisasi di tengah masyarakat akibat disinformasi," papar Christino yang biasa di sapan Iwan.
Ia menegaskan, berbagai risiko utama seperti politik uang, pelanggaran netralitas ASN, kampanye hitam, ujaran kebencian, hingga penyalahgunaan fasilitas negara harus dicegah secara bersama-sama sebelum, selama, dan setelah tahapan pemilu berlangsung.
Untuk mengoptimalkan langkah pencegahan tersebut, TVRI dan Bawaslu menjajaki dan merumuskan berbagai bentuk kolaborasi program kreatif. Format kolaborasi yang disiapkan meliputi buletin berita penyiaran agenda Bawaslu, program talkshow interaktif, podcast tematik, penayangan iklan layanan masyarakat, hingga penggarapan produksi dokudrama edukatif guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
Fokus strategi pencegahan yang ditekankan dalam diskusi tersebut mencakup upaya masif mengedukasi pemilih mengenai hak dan kewajiban, menumbuhkan penolakan kolektif terhadap politik uang, serta membekali publik dengan kemampuan mengenali dan melaporkan dugaan pelanggaran melalui kanal resmi Bawaslu. Sinergi lintas sektoral ini melibatkan Bawaslu, KPU, lembaga penyiaran, dewan pers, serta masyarakat sebagai pilar pengawas partisipatif.
Melalui kegiatan internal ini, Bawaslu Kota Surabaya diharapkan mampu mengintegrasikan wawasan media ke dalam strategi pengawasan sehari-hari. Pemahaman yang matang mengenai regulasi penyiaran dan peran strategis media akan memudahkan pengawas pemilu dalam membangun komunikasi publik yang transparan, akuntabel, dan profesional.
Kesimpulan utama dari kegiatan ini menegaskan bahwa media massa merupakan pilar esensial dalam menjaga integritas dan marwah pemilu. Dengan informasi yang terverifikasi, edukasi politik yang berkelanjutan, serta kolaborasi erat antara Bawaslu dan TVRI Jawa Timur, upaya penanggulangan hoaks dan pencegahan pelanggaran dapat berjalan secara optimal demi terwujudnya pemilu yang jujur, adil, transparan, dan demokratis di Kota Surabaya.
