TVRINews, Surabaya
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengusulkan rekonstruksi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dengan membuka jalur perseorangan atau independen bagi calon anggota legislatif. Gagasan tersebut bertujuan memperkuat kedaulatan rakyat sekaligus mengurangi dominasi partai politik dalam lembaga perwakilan.
Gagasan itu dituangkan dalam disertasi berjudul "Rekonstruksi Keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Non-Partai Politik" yang dipertahankan LaNyalla dalam Ujian Doktor Terbuka di ASSEC Tower Universitas Airlangga (Unair), Surabaya.
Dalam ujian tersebut, LaNyalla dinyatakan lulus Program Doktor Ilmu Hukum dan Pembangunan Sekolah Pascasarjana Unair dengan predikat Summa Cumlaude.
Dalam disertasinya, LaNyalla menyoroti ketimpangan kekuatan dalam lembaga legislatif, khususnya dominasi partai politik yang dinilai berpotensi mendistorsi kedaulatan rakyat. Ia menilai, ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang mengatur bahwa peserta pemilihan umum untuk anggota DPR dan DPRD adalah partai politik membatasi ruang bagi calon perseorangan untuk menjadi wakil rakyat di DPR RI.
Kondisi tersebut, menurut LaNyalla, turut memunculkan fenomena recall bottleneck atau kebuntuan aspirasi. Anggota DPR dinilai lebih rentan tunduk pada disiplin fraksi dan ancaman Pergantian Antarwaktu (PAW) oleh partai politik dibandingkan memperjuangkan aspirasi konstituen di daerah pemilihannya.
"Jalur independen ini adalah katup pengaman demokrasi. Kehadirannya memecah monopoli partai politik, mengembalikan akuntabilitas langsung kepada rakyat, dan membuka ruang seluas-luasnya bagi kelompok non-partisan seperti teknokrat, akademisi, dan profesional untuk mengabdi di kamar utama pembuat undang-undang tanpa harus tunduk pada ideologi partai tertentu," papar LaNyalla, dikutip Kamis, 12 November 2026.
LaNyalla menjelaskan, kehadiran anggota DPR RI dari jalur perseorangan berpotensi memperkuat mekanisme checks and balances di internal legislatif. Selain itu, gagasan tersebut dinilai dapat mencegah terbentuknya koalisi besar antara partai politik dan pemerintah yang berisiko melahirkan kebijakan pro-elite.
Rekonstruksi keanggotaan DPR RI juga diharapkan dapat meminimalkan konflik kepentingan akibat intervensi sponsor politik partai, sehingga pembentukan regulasi strategis di sektor lingkungan, kesehatan, tata ruang, hingga ketenagakerjaan dapat lebih berkeadilan.
Sebagai perbandingan, LaNyalla merujuk Afrika Selatan yang telah membuka peluang bagi calon independen untuk menjadi anggota parlemen nasional.
Ia menjelaskan, Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan pada 2020 memutuskan undang-undang pemilu negara tersebut inkonstitusional karena menghalangi warga negara untuk dipilih secara independen. Putusan itu kemudian ditindaklanjuti melalui pengesahan amandemen undang-undang pemilu pada 2023.
Selain membuka jalur independen di DPR RI, LaNyalla juga mendorong penguatan kewenangan DPD RI agar memiliki posisi yang lebih setara dengan DPR RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Ia menilai, sistem bikameral yang berjalan saat ini masih bersifat soft bicameralism, karena DPR RI memiliki kewenangan dominan dalam proses pembentukan undang-undang. Sementara itu, DPD RI masih terbatas pada fungsi pengajuan usulan dan pemberian pertimbangan tanpa memiliki kewenangan pengambilan keputusan yang setara.
Berbekal pengalamannya sebagai Ketua DPD RI periode 2019-2024, LaNyalla menilai kepentingan daerah kerap terpinggirkan dalam proses pengambilan kebijakan nasional yang cenderung sentralistik.
Karena itu, ia mengusulkan agar DPD RI memiliki kewenangan penuh sebagai co-legislator yang sejajar dengan DPR RI dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Untuk merealisasikan dua gagasan tersebut, LaNyalla merekomendasikan amandemen komprehensif terhadap Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 22D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Menurutnya, rekonstruksi keanggotaan badan perwakilan rakyat dan penguatan kewenangan DPD RI merupakan langkah strategis untuk memperkuat demokrasi, memperluas representasi masyarakat, serta mengembalikan kedaulatan kepada rakyat.
"Kedaulatan sejati tidak bisa diwakilkan kepada oligarki; ia harus dikembalikan kepada pemilik sahnya, yaitu Rakyat Indonesia," tegas LaNyalla.
Ujian doktor terbuka tersebut turut dihadiri sejumlah akademisi, penyelenggara negara, anggota DPR dan DPD RI, serta tokoh masyarakat. Di antaranya Wakil Ketua MPR RI Akbar Supratman, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Soekarwo, dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor.
