TVRINews, Surabaya
Konsep care economy dinilai semakin penting seiring meningkatnya jumlah perempuan yang masuk ke dunia kerja dan semakin banyak pasangan suami istri yang sama-sama bekerja.
Ketersediaan tempat penitipan anak atau daycare di kawasan industri pun mulai didorong sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, sekaligus menjaga produktivitas pekerja.
Ketua Umum Kadin Jawa Timur, Adik Dwi Putranto, mengatakan kebutuhan terhadap layanan pengasuhan anak tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan rumah tangga semata. Menurutnya, perusahaan dan pemerintah juga perlu ikut membangun ekosistem yang memungkinkan para pekerja, khususnya orang tua, tetap dapat bekerja dengan tenang.
“Kalau suami dan istri bekerja, mereka tentu ingin merasa nyaman dan tenang bekerja. Karena itu, harus dipastikan anak-anak tetap terurus dengan baik,” ujar Adik, di sela Sosialisasi Pelibatan Pelaku Usaha dan Industri dalam Program Ekonomi Perawatan (Care Economy), Rabu, 16 September 2026.
Ia menilai keberadaan daycare di kawasan industri dapat menjadi salah satu solusi. Pekerja tidak perlu terus-menerus merasa khawatir terhadap kondisi anak yang ditinggalkan saat bekerja, sehingga dapat lebih fokus menjalankan tugasnya.
Kadin Jatim bersama Kadin Institute dan Save the Children saat ini mulai melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai care economy kepada dunia industri. Program tersebut juga diperkenalkan di sejumlah daerah di Jawa Timur, salah satunya Kabupaten Gresik yang dinilai memiliki perhatian cukup besar terhadap kebutuhan layanan pengasuhan anak bagi pekerja.
Adik mengatakan respons pemerintah terhadap konsep tersebut cukup positif. Namun, dari sisi industri masih diperlukan pembahasan lebih lanjut mengenai manfaat langsung yang dapat diperoleh perusahaan, termasuk kemungkinan dukungan maupun insentif dari pemerintah.
“Kalau industri pasti pertanyaannya, apa manfaatnya buat industri? Ada insentif tidak dari pemerintah terkait dengan ini. Itu yang sedang kita bicarakan dengan teman-teman di industri,” katanya.
Kadin Jatim menargetkan sedikitnya lima kawasan industri di Jawa Timur mulai memiliki fasilitas daycare tahun ini. Target tersebut mencakup kawasan industri di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, termasuk kawasan SIER dan JIIPE.
“Target kami paling tidak tahun ini sudah ada daycare di lima kawasan industri, baik Surabaya, Sidoarjo maupun Gresik,” tegas Adik.
Direktur Kadin Institute, Nurul Indah Susanti, menambahkan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah percepatan untuk mendukung terlaksananya program care economy di Jawa Timur.
Langkah itu diawali dengan penyusunan Training Needs Analysis atau TNA, pengembangan modul, serta kurikulum dan silabus yang telah diharmonisasikan dengan kebutuhan industri daycare.
Kurikulum tersebut juga disesuaikan dengan skema sertifikasi profesi bidang childcare, sehingga kompetensi yang diberikan kepada peserta diharapkan relevan dengan kebutuhan pekerjaan di lapangan.
“Kami menyiapkan modul, kurikulum dan silabus yang telah diharmonisasikan sesuai kebutuhan industri daycare dan relevan dengan skema sertifikasi profesi childcare,” ujar Nurul.
Sebagai bagian dari proyek percontohan di Jawa Timur, Kadin Institute telah melaksanakan pelatihan dan uji kompetensi teknis bagi calon instruktur. Para instruktur tersebut nantinya akan bertugas memberikan pelatihan kepada calon tenaga kerja di bidang care economy.
Hingga saat ini, sebanyak 17 instruktur telah mendapatkan pelatihan. Sementara itu, pelatihan bagi 150 peserta telah dilaksanakan di sejumlah daerah, yakni Surabaya, Malang, Ponorogo, dan Gresik.
Nurul mengatakan langkah tersebut merupakan bentuk dukungan Kadin Institute untuk mempercepat tersedianya tenaga kerja yang memiliki kompetensi di bidang childcare, sekaligus mendukung pengembangan ekosistem care economy di Jawa Timur.
Plh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Agus Gunawan, mengatakan perlindungan anak dan pekerja merupakan tanggung jawab bersama yang harus menjadi perhatian pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan.
Menurut Agus, kebutuhan terhadap fasilitas pengasuhan anak juga semakin nyata seiring perubahan pola kerja masyarakat. Ia menyebut regulasi mengenai perlindungan pekerja, anak pekerja, maupun penguatan layanan daycare masih terus dibahas dan diharapkan dapat menjadi bagian dari kebijakan Jawa Timur pada 2027.
“Memang sudah saatnya daycare menjadi bagian dari prioritas pemerintah. Bukan hanya soal menjaga anak, tetapi juga bagaimana menyiapkan kompetensinya,” katanya.
Ia mengapresiasi langkah Kadin Jatim dan Kadin Institute yang telah memelopori pembahasan care economy bersama dunia industri. Hasil diskusi tersebut, lanjutnya, diharapkan dapat disampaikan kepada pemerintah untuk kemudian diselaraskan dengan kebutuhan industri.
Kewajiban penyediaan fasilitas pengasuhan anak di tempat kerja sendiri telah mendapat landasan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Pada Pasal 30 Ayat (4), undang-undang tersebut mengamanatkan pengusaha atau tempat bekerja menyediakan fasilitas daycare atau tempat penitipan anak di tempat kerja.
Perwakilan Save the Children, Evi Woro Yulianti, mengatakan pengembangan care economy juga berkaitan erat dengan upaya memastikan anak tetap aman dan terawat ketika orang tua kembali bekerja. Menurutnya, perubahan pola kerja perempuan membutuhkan dukungan ekosistem pengasuhan yang memadai.
“Care economy diarahkan menjadi sebuah pekerjaan yang layak dan profesional. Karena itu, kita harus melihat ekosistemnya, apa yang diperlukan selain pemerintah. Hari ini kami melakukan sosialisasi ke dunia kerja untuk mendapatkan insight apa yang sebenarnya dibutuhkan industri,” jelas Evi.
Save the Children, lanjutnya, tengah mendorong pengembangan kompetensi tenaga kerja di bidang childcare. Program tersebut telah memasuki tahap pelatihan dan sertifikasi, dengan target sekitar 150 pencari kerja mendapatkan kompetensi di bidang care economy.
Program ini sekaligus menjadi proyek percontohan di Jawa Timur. Evi menyebut antusiasme pemerintah daerah cukup tinggi, termasuk Pemerintah Kabupaten Gresik. Bahkan, dalam pendataan kebutuhan aparatur sipil negara, kebutuhan terhadap layanan daycare disebut turut muncul.
“Setiap pekerja atau buruh, ketika meninggalkan rumah, ada anak yang menunggu dan sangat ingin ditemani orang tuanya. Tetapi karena situasi pekerjaan, mereka tidak selalu bisa menemani. Inilah yang ingin kami pastikan, setiap anak tetap selamat dan terlindungi,” ujarnya.
Dari sisi industri, dukungan terhadap program tersebut juga disampaikan Ketua Forum Komunikasi Manajemen HRD PT Surabaya Industrial Estate Rungkut atau SIER, M. Junaidi. Ia mengatakan industri pada prinsipnya mendukung pengembangan care economy, tetapi membutuhkan kajian mengenai manfaat yang lebih terukur.
Menurut Junaidi, perusahaan perlu mendapatkan data yang menunjukkan bahwa keberadaan daycare benar-benar berdampak terhadap produktivitas pekerja, menekan tingkat izin atau ketidakhadiran, serta meningkatkan employee engagement.
“Care economy ini diharapkan secara logis meningkatkan produktivitas pekerja. Kami berharap ada data yang bisa disajikan kepada industri bahwa care economy ini bisa menjadi trigger, karena industri selalu menghitung,” katanya.
Ia menambahkan, kawasan industri juga membutuhkan dukungan pemerintah agar penyediaan fasilitas daycare dapat dilakukan dengan biaya yang efisien. Apalagi, kawasan industri memiliki jumlah pekerja perempuan yang cukup besar dan membutuhkan fasilitas pendukung tersebut.
Junaidi mengatakan SIER bahkan telah melakukan survei dan hasilnya menunjukkan adanya kebutuhan terhadap fasilitas pengasuhan anak. Karena itu, ia menilai program care economy memiliki peluang untuk dikembangkan lebih luas apabila didukung data dan skema pembiayaan yang jelas.
