TVRINews, Probolinggo
Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Probolinggo mencatat lebih dari 2.000 responden belum terdata dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Berbagai kendala di lapangan, mulai dari responden yang sulit ditemui hingga penolakan saat pendataan, menjadi penyebab belum tercapainya target sensus.
Kepala BPS Kota Probolinggo, Joko Santoso, mengatakan pihaknya menargetkan pendataan terhadap 92.633 rumah tangga dan unit usaha. Seluruh responden yang belum terdata ditargetkan dapat diselesaikan paling lambat 16 September 2026.
“Kami berupaya maksimal mendatangi satu per satu rumah tangga di wilayah Kota Probolinggo. Banyak kendala yang dihadapi petugas karena ada warga yang menolak menerima kami dan tidak ingin didata, sementara hasil sensus ini harus berdasarkan informasi yang valid. Data ini menjadi dasar pemerintah dalam menetapkan kebijakan,” ujar Joko pada Selasa, 8 September 2026.
Untuk menyelesaikan pendataan, BPS Kota Probolinggo menerjunkan 176 petugas sensus yang bertugas mendatangi rumah tangga dan pelaku usaha di seluruh wilayah kota.
Selain penolakan, petugas juga menghadapi kendala lain berupa responden yang enggan memberikan informasi secara jujur mengenai kondisi ekonomi yang mereka alami.
“Di antara ribuan yang belum terdata itu juga termasuk responden yang menolak. Kami akan melakukan pendataan kembali dan pendampingan agar responden bisa ditemui serta bersedia menerima petugas,” tambah Joko.
Sementara itu, petugas BPS Kota Probolinggo, Endro Cahyono, menjelaskan Sensus Ekonomi 2026 memiliki cakupan yang lebih luas dibanding pelaksanaan sebelumnya. Selain mendata rumah tangga dan usaha konvensional, sensus kali ini juga menjangkau aktivitas ekonomi digital, termasuk usaha masyarakat yang berbasis internet.
“Selain pendataan rumah tangga dan usaha, kami juga mendata ekonomi digital karena data tersebut sangat penting untuk menghasilkan informasi yang valid bagi pemerintah. Meski menghadapi banyak kendala di lapangan, kami terus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tujuan pendataan ini,” kata Endro.
Sensus Ekonomi merupakan agenda nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Melalui data yang akurat, pemerintah diharapkan dapat menyusun kebijakan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi yang lebih tepat sasaran, termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Probolinggo maupun Indonesia secara umum.
