TVRINews, Surabaya
BPJS Kesehatan bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) memperkuat sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan melibatkan para dai dan daiyah sebagai penyampai informasi kepada masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Tasbih JKN yang digelar di Gedung MUI Jawa Timur, Senin (29/6/2026).
Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto, mengatakan peran tokoh agama dinilai penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai peserta JKN, terutama di wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses informasi.
“Melalui Tasbih JKN kami ingin membangun gerakan bersama agar insan dakwah menjadi garda terdepan JKN dalam menyampaikan informasi yang benar, membangun kesadaran hidup sehat, serta mengajak masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai peserta JKN,” ujar Akmal.
Hingga 31 Mei 2026, jumlah peserta JKN tercatat mencapai 285,25 juta jiwa atau sekitar 98,94 persen dari total penduduk Indonesia. Sementara tingkat kepesertaan aktif mencapai 82,78 persen.
Menurut Akmal, salah satu tantangan yang masih dihadapi BPJS Kesehatan adalah belum meratanya penyebaran informasi dan pemanfaatan layanan digital di sejumlah daerah. Karena itu, keterlibatan para dai diharapkan mampu menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini belum memperoleh informasi secara optimal.
Sementara itu, Wakil Ketua MUI yang juga Ketua Dewan Pengawas Syariah BPJS Kesehatan, M. Cholil Nafis, menegaskan Program JKN selaras dengan nilai-nilai syariat Islam. Ia menilai pembayaran iuran JKN merupakan bentuk gotong royong dan saling membantu yang memiliki nilai ibadah.
“Kami ingin memastikan bahwa Program JKN sesuai dengan syariat Islam sehingga umat Islam perlu mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat,” kata Cholil Nafis.
Ia juga mengungkapkan MUI tengah menyiapkan dorongan agar lembaga zakat dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dapat berperan membantu pembayaran iuran JKN bagi kelompok masyarakat rentan, termasuk pekerja sosial keagamaan yang belum memiliki perlindungan jaminan kesehatan.
Dukungan terhadap kegiatan ini juga disampaikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Asisten III Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Bidang Administrasi Umum, Akhmad Jazuli, menilai Tasbih JKN dapat memperkuat kesadaran masyarakat bahwa kepesertaan JKN bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga mencerminkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial.
Melalui kolaborasi dengan MUI, BPJS Kesehatan berharap edukasi mengenai Program JKN semakin luas menjangkau masyarakat sehingga target Universal Health Coverage (UHC) dapat tercapai secara optimal.
