TVRINews, Jawa Timur
Kinerja usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia dinilai masih belum optimal, terutama dalam menembus pasar ekspor.
Kadin Jawa Timur menilai kondisi tersebut tidak hanya membutuhkan dukungan pemerintah dan perbankan, tetapi juga perubahan mentalitas pelaku UMKM agar lebih mandiri dan berani menghadapi persaingan.
Wakil Ketua Umum Kadin Jatim Bidang Perdagangan Internasional dan Promosi Luar Negeri Tommy Kayhatu mengatakan sekitar 57 juta pengusaha UMKM di Indonesia memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian.
Sektor ini menyumbang 60,5 persen terhadap PDB dan menyerap 97 persen tenaga kerja. Namun, kontribusi UMKM terhadap ekspor masih relatif kecil, yakni sekitar 15,7 persen dari total ekspor nasional.
Menurut Tommy, kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya pekerjaan rumah dalam meningkatkan kapasitas UMKM. Dukungan pemerintah maupun berbagai pihak, termasuk perbankan, perlu terus diperkuat. Tetapi pada saat yang sama, pelaku UMKM juga harus melakukan perubahan dari dalam.
"Jangan sampai usaha mikro dan kecil hanya menjadi pihak yang terus bergantung pada bantuan. Pelaku UMKM harus memiliki keberanian untuk terus berkembang dan fight menghadapi persaingan," kata Tommy dalam dialog bertema "Sinergitas KADIN Jawa Timur dan Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Jawa Timur melalui Penguatan Kelembagaan, Inovasi SDM dan Rantai Usaha Terpadu" dalam rangka Rapimprov Kadin Jatim 2026 di Graha Kadin Jatim, Surabaya, Kamis 24 September 2026.
Ia menilai pembangunan mentalitas menjadi salah satu kunci. Selama ini, sebagian pelaku UMKM dinilai terlalu terbiasa mendapatkan bantuan sehingga dorongan untuk mengembangkan usaha secara mandiri dan berani mengambil peluang belum optimal.
Karena itu, bantuan kepada UMKM perlu dibarengi dengan penguatan kapasitas usaha. Pelaku UMKM harus memiliki kemampuan mengelola bisnis, meningkatkan produksi, memperluas pemasaran serta membangun jaringan usaha. "Yang paling utama adalah membangun mentalitas pelaku UMKM," tegasnya.
Tommy mengatakan penguatan kelembagaan juga menjadi bagian penting. Kelembagaan tidak sekadar membentuk organisasi, tetapi membangun sistem usaha yang memungkinkan UMKM berkembang secara mandiri, mulai dari legalitas, manajemen, pembiayaan, kapasitas produksi hingga pemasaran.
Pemerintah, lanjutnya, memiliki kepentingan besar dalam memperkuat UMKM karena sektor ini berkaitan langsung dengan penciptaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran. Karena itu, hubungan pemerintah dan UMKM perlu ditempatkan sebagai kemitraan.
"Pemerintah memberikan dukungan dan membuka akses, sementara UMKM juga harus memperkuat kapasitas kelembagaannya agar mampu tumbuh dan bersaing," ujarnya.
Tantangan tersebut semakin besar ketika UMKM diarahkan masuk ke pasar ekspor. Tommy mengatakan kondisi pasar dunia saat ini tidak mudah, sementara banyak UMKM masih menghadapi keterbatasan kapasitas produksi, kualitas produk, manajemen dan keberanian untuk memasuki pasar yang lebih luas.
Persoalan daya saing UMKM juga tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia (SDM). Wakil Ketua Umum Kadin Jatim Bidang SDM sekaligus Direktur Kadin Institute, Nurul Indah Susanti, mengatakan kesenjangan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri menjadi salah satu persoalan yang memengaruhi produktivitas UMKM.
"Utamanya adalah kesenjangan SDM dan kualitas tenaga kerja. Tenaga kerja yang terampil belum sejalan dengan kebutuhan industri. UMKM dengan rendahnya produktivitas, terkait dengan SDM," katanya.
Menurut Nurul, kompetensi tenaga kerja harus disesuaikan dengan kebutuhan industri agar proses produksi menjadi lebih efektif dan efisien.
"Kalau tidak sesuai dengan kebutuhan industri, tentu produktivitas menurun. Kunci produktivitas adalah produksi meningkat, efisiensi berjalan," ujarnya.
Karena itu, peningkatan kompetensi SDM perlu dilakukan melalui pelatihan dan sertifikasi, sekaligus diperkuat dengan program upskilling dan reskilling agar tenaga kerja mampu mengikuti perubahan kebutuhan industri.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Jatim Bidang Perbankan Syariah, Zaki Basalamah, menyoroti tantangan Jawa Timur dari sisi perdagangan. Ia menyebut nilai ekspor Jawa Timur pada Januari-Juli 2026 turun 5,33 persen, sedangkan impor meningkat sekitar 16,56 persen.
Menurut Zaki, kenaikan impor perlu dilihat lebih jauh dari struktur barang yang masuk. Impor barang modal dan bahan baku dapat mendorong kegiatan produksi, sedangkan impor barang konsumtif memiliki dampak pengganda yang berbeda terhadap perekonomian.
"Jangan-jangan kemudian impor ini adalah barang-barang konsumtif, bukan barang modal. Ketika impornya adalah barang konsumtif, berarti tidak ada multiplier effect. Ini yang menjadi persoalan di kita," ujarnya.
Ia menilai tantangan Jawa Timur bukan hanya mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas lima persen, tetapi bagaimana pertumbuhan tersebut dapat diterjemahkan menjadi produktivitas, daya saing, pekerjaan berkualitas dan pemerataan.
Di sisi lain, penguatan UMKM juga harus terhubung dengan rantai usaha yang lebih luas. Wakil Ketua Umum Kadin Jatim Bidang Pertanian, Edi Purwanto, mengatakan kemitraan antara perusahaan besar dan UMKM menjadi penting agar pelaku usaha kecil memiliki akses pasar dan dapat masuk ke dalam rantai pasok.
Menurut Edi, Kadin memiliki peran untuk menjadi penghubung sekaligus orkestrator program pemerintah, termasuk mempertemukan UMKM dengan perusahaan besar, pasar dan lembaga pembiayaan.
"Karena ini sektor UMKM yang ditekankan, maka kemitraan menjadi sangat penting. Ada distribusi yang harus merata dari perusahaan-perusahaan besar, bagaimana bisa membawa mitra yang bagus dengan para UMKM ini," katanya.
Penguatan rantai usaha tersebut juga berkaitan dengan ketahanan pangan. Edi mengatakan Jawa Timur memiliki posisi strategis sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Namun, ketahanan pangan tidak cukup hanya dengan meningkatkan produksi. Distribusi, cadangan pangan, akses pasar dan rantai pasok juga harus diperkuat. Menurutnya, persoalan supply chain yang belum terintegrasi dapat menjadi tantangan sekaligus peluang bagi dunia usaha.
"Bisnis supply chain ini yang selama ini belum terintegrasi dengan baik. Ini menjadi tantangan, bagaimana ketahanan pangan ini bisa kita jaga ketika basis supply chain ini bisa berlangsung dengan lebih baik lagi," ujarnya.
Dalam konteks tersebut, Kadin Jatim bersama Kadin kabupaten/kota diharapkan dapat memainkan peran lebih besar dalam menghubungkan pemerintah, dunia usaha, UMKM dan perbankan.
Penguatan UMKM pada akhirnya tidak cukup hanya mengandalkan bantuan. Dukungan kebijakan, pembiayaan dan akses pasar perlu berjalan beriringan dengan perubahan mentalitas, peningkatan kualitas SDM serta penguatan kelembagaan agar UMKM mampu berkembang dan meningkatkan daya saing.
