TVRINews, Surabaya
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pelantikan berlangsung di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu, 18 November 2026.
Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 800.1.3.3/14752/204/2026 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
Enam pejabat yang dilantik, yakni Firdaus Sulistijawan sebagai Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Pamekasan, Zainal Fanani sebagai Kepala Bakorwil Madiun, dan Andrio Himawan Wahyu Aji sebagai Kepala Biro Perekonomian.
Selanjutnya, Syamsiar Aulia Rahman sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Prasojo Bayu Suwondo Putro sebagai Kepala Dinas Perkebunan, serta Muhamad Arif Widodo sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Dalam sambutannya, Khofifah mengatakan, pengisian enam jabatan tersebut telah melalui tahapan seleksi dan mekanisme yang profesional serta terukur. Dengan terisinya sejumlah posisi tersebut, ia berharap kinerja perangkat daerah semakin optimal.
Khofifah meminta para pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi, memperkuat koordinasi, dan mempercepat pelaksanaan program prioritas di masing-masing perangkat daerah. Menurutnya, tantangan dan agenda yang harus ditangani setiap perangkat daerah menuntut langkah cepat serta koordinasi yang kuat.
"Menjadi komandan di dinas perkebunan, Disperindag, Bakorwil Pamekasan dan Madiun, Biro perekonomian dan biro pengadaan barang jasa harus sangat cepat melakukan adaptasi di lingkungan masing-masing," ujarnya.
Secara khusus, Khofifah meminta Kepala Dinas Perkebunan memaksimalkan program bongkar ratoon atau peremajaan tanaman tebu. Program tersebut menjadi salah satu upaya mendukung target nasional swasembada gula, dengan Jawa Timur sebagai salah satu daerah penting dalam pengembangan komoditas tebu.
Ia menambahkan, memasuki musim hujan menjadi momentum untuk mempercepat pelaksanaan bongkar ratoon. Kepala Dinas Perkebunan juga diminta segera berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perkebunan serta para bupati agar program tersebut berjalan optimal.
"Memasuki musim hujan, bongkar ratoon sudah bisa dimulai. Koordinasi dengan Dirjen Perkebunan serta bupati terkait," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan diminta meningkatkan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), Ramadan, hingga Idulfitri.
Khofifah menekankan pentingnya langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga di pasar. Ia mencontohkan sejumlah komoditas, termasuk tepung terigu, yang pergerakan harganya perlu dicermati agar tidak terjadi lonjakan secara tiba-tiba.
Untuk itu, koordinasi dengan Perum Bulog, distributor, dan berbagai pemangku kepentingan harus diperkuat.
"Segera berkoordinasi dengan Bulog, distributor dan Disperindag harus banyak turun ke pasar bertemu warga sambil melakukan sinergi lintas sektor," jelasnya.
Khofifah juga mengingatkan Kepala Bakorwil Pamekasan dan Madiun agar meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi pada musim hujan.
Terlebih, peringatan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan potensi hujan dengan intensitas tinggi di sejumlah wilayah, termasuk Jawa Timur, pada Januari hingga Februari.
Menurut Khofifah, Bakorwil memiliki posisi strategis sebagai kepanjangan tangan pemerintah provinsi di wilayah. Kedekatan dengan masyarakat membuat Bakorwil diharapkan mampu mendeteksi persoalan lebih awal sekaligus mempercepat koordinasi dan pelayanan pemerintah.
"Bakorwil menjadi mata, telinga dan layanan Pemprov Jatim yang lebih awal karena lebih dekat dengan masyarakat," ungkapnya.
Kepada Kepala Biro Perekonomian, Khofifah menyampaikan bahwa biro tersebut ke depan akan mendapat tambahan kewenangan terkait pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD).
Dengan perluasan peran tersebut, Biro Perekonomian diharapkan dapat memperkuat fungsi pemantauan, mitigasi, dan evaluasi terhadap kinerja BUMD.
Khofifah menegaskan, BUMD memiliki peran penting karena menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD). Oleh karena itu, pengelolaannya harus terus dipantau agar berjalan sehat, profesional, dan memberikan kontribusi optimal bagi daerah.
Adapun kepada Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa, Khofifah mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan kehati-hatian dalam menjalankan tugas. Ia menilai proses pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu area yang memiliki potensi risiko penyimpangan sehingga harus dikelola secara transparan dan akuntabel.
Khofifah mengakui, pelaksanaan tugas para pejabat tidak selalu mudah. Perubahan regulasi di sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Dalam Negeri, kerap menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah.
Karena itu, ia meminta para kepala perangkat daerah tidak ragu berkonsultasi dengan unit terkait apabila menghadapi persoalan regulasi maupun koordinasi lintas sektor.
Kepala organisasi perangkat daerah (OPD) diminta memahami aturan dengan baik sekaligus membangun komunikasi dan kolaborasi agar kebijakan yang diambil tetap sesuai ketentuan.
"Terkait regulasi, tanya Biro Hukum. Sinergi dan kolaborasi, tanya Pak Sekda. Pahami regulasi dengan baik, jaga amanah dan jaga marwah organisasi Pemprov Jatim karena itu tugas kita semua. Termasuk amanat masyarakat Jatim ada di pundak kita masing-masing. Maka, menjaga amanah menjadi kewajiban yang harus kita ikhtiarkan secara maksimal," pungkasnya.
Pelantikan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono serta sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jatim.










