TVRINews, Surabaya
Jatim Executive Delivery Office (Jatim EDO) merupakan Model Delivery Governance yang dikembangkan untuk memperkuat fungsi koordinasi, pengendalian implementasi, penyelesaian hambatan, serta dukungan pengambilan keputusan dalam mengawal pelaksanaan Program Prioritas Nasional di Provinsi Jawa Timur.
Model ini dirancang sebagai mekanisme tata kelola implementasi kebijakan (implementation governance mechanism) yang mendukung pelaksanaan tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan lintas perangkat daerah, memantau pencapaian target, serta memastikan setiap Program Prioritas Nasional terlaksana secara efektif, efisien, adaptif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Jatim, Imam Hidayat, pada Senin 9 November 2026
"Jatim EDO merupakan Model Delivery Governance yang dikembangkan untuk memperkuat fungsi koordinasi, pengendalian implementasi, penyelesaian hambatan, serta dukungan pengambilan keputusan dalam mengawal pelaksanaan Program Prioritas Nasional di Provinsi Jawa Timur," tuturnya.
Gagasan Proyek Perubahan ini memiliki urgensi strategis seiring semakin kompleksnya implementasi Program Prioritas Nasional yang membutuhkan keterpaduan kebijakan, koordinasi lintas perangkat daerah, sinergi antarpemerintah, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia dan memiliki 38 kabupaten/kota, Jawa Timur memegang peran strategis sebagai lokomotif pembangunan nasional. Keberhasilan implementasi Program Prioritas Nasional di Jawa Timur akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target pembangunan nasional.
Program Prioritas Nasional seperti Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) merupakan kebijakan yang bersifat lintas sektor (cross-cutting policy) sehingga implementasinya tidak dapat dilaksanakan oleh satu perangkat daerah saja.
"Program-program tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, kementerian/lembaga, instansi vertikal, dunia usaha, perguruan tinggi, serta masyarakat dalam satu ekosistem kolaborasi yang terintegrasi," terangnya.
Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, implementasi Program Prioritas Nasional masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain koordinasi lintas perangkat daerah yang belum sepenuhnya terintegrasi, mekanisme monitoring yang masih berorientasi pada pelaporan administratif, belum optimalnya penyelesaian hambatan implementasi secara cepat, serta belum tersedianya mekanisme yang mampu menyediakan informasi strategis sebagai dasar pengambilan keputusan pimpinan secara tepat waktu.
Kondisi tersebut berpotensi menghambat percepatan implementasi kebijakan serta mengurangi efektivitas pencapaian target pembangunan.
Sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, salah satu tugas strategis adalah membantu Sekretaris Daerah dalam mengoordinasikan penyusunan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, serta memfasilitasi penyelesaian berbagai isu strategis di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.
Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan tata kelola implementasi yang tidak hanya berorientasi pada proses administrasi, tetapi juga mampu mengintegrasikan koordinasi, monitoring pengendalian, penyelesaian hambatan, dan pengambilan keputusan dalam satu mekanisme yang sistematis.
6 Proses dalam Satu Siklus Pengawalan
Atas dasar pemikiran tersebut, dikembangkan Jatim Executive Delivery Office (Jatim EDO) sebagai Model Delivery Governance, yaitu model tata kelola implementasi kebijakan yang mengintegrasikan proses Strategic Alignment, Executive Delivery Coordination, Delivery Monitoring, Issue Resolution, Executive Decision Support, dan Delivery Review ke dalam satu siklus pengawalan implementasi yang berorientasi pada pencapaian hasil (delivery focused).
Model ini bukan merupakan pembentukan organisasi baru, melainkan mekanisme tata kelola yang memperkuat fungsi koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melalui dukungan proses bisnis, tata kelola kolaboratif, dan pemanfaatan teknologi informasi.
"Model ini bukan merupakan pembentukan organisasi baru, melainkan mekanisme tata kelola yang memperkuat fungsi koordinasi melalui dukungan proses bisnis, tata kelola kolaboratif, dan pemanfaatan teknologi informasi," pungkasnya.
