TVRINews, Surabaya
Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS) periode 2016–2024.
Pelimpahan tersebut dilaksanakan pada Senin, 16 November 2026, bertempat di Ruang Bidang Pidsus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim). Tersangka berinisial CA diserahkan oleh penyidik Pidsus Kejati Jatim kepada JPU Kejari Surabaya setelah berkas perkara dinyatakan lengkap secara formil dan materiil.
Dalam pelaksanaan Tahap II tersebut, JPU turut menerima sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan perkara, di antaranya delapan boks kontainer berisi dokumen, buku rekening, satu unit laptop, satu unit telepon genggam, uang tunai, serta tanah dan bangunan.
Dalam perkara ini, tersangka CA selaku Direktur Utama PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya periode 2016–2024 diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Perbuatan tersebut diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. Pemerintah Kota Surabaya sebesar kurang lebih Rp10 miliar.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Surabaya, Yogi Aryanto, menjelaskan bahwa modus yang diduga dilakukan tersangka adalah memerintahkan saksi S selaku Kepala Departemen Accounting & Finance untuk mengeluarkan uang kas dan membuat dokumen kelengkapan administrasi seolah-olah dana tersebut digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan.
Kegiatan operasional yang dimaksud antara lain pembelian pakan hewan, perbaikan kandang hewan, serta perbaikan sarana dan prasarana penunjang Kebun Binatang Surabaya. Namun, berdasarkan hasil penyidikan, uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka.
“Modus pelaku yakni memeirntahkan saksi S yang merupakan Kepala Departemen Accounting dan Finance mengeluarkan uang kas dan menolah dokumen seakan-akan uang tersebut digunakan untuk kegiatan operasional,” ujarnya.
Yogi menambahkan, tersangka didakwa dengan dakwaan kesatu, yakni Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001.
Selain itu, tersangka juga dikenakan dakwaan kedua, yakni Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Setelah penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum, tersangka menjalani penahanan selama 20 hari di Rutan Kelas I Surabaya Cabang Kejati Jatim sambil menunggu proses pelimpahan perkara ke pengadilan.










