TVRINews, Surabaya
Anggota DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, mendorong pemerintah segera menerapkan skema pajak final bagi industri galangan kapal nasional. Kebijakan ini dinilai penting untuk menciptakan kepastian usaha sekaligus meningkatkan daya saing di tengah dinamika ekonomi global.
“Penerapan pajak final akan membuat sistem lebih sederhana dan memberikan kepastian bagi pelaku industri galangan kapal,” ujar Bambang di Surabaya, Senin, 4 Mei 2026.
Menurutnya, skema Pajak Penghasilan (PPh) Badan sebesar 22 persen yang berlaku saat ini masih menjadi beban, terutama ketika industri menghadapi fluktuasi nilai tukar dan tekanan ekonomi. Ia mengusulkan tarif pajak final sekitar 1,2 persen dari nilai transaksi, sebagaimana yang diterapkan pada sektor angkutan laut.
“Dengan pajak final, pelaku usaha tetap membayar pajak dari nilai transaksi, baik dalam kondisi untung maupun rugi. Ini akan meningkatkan transparansi dan meminimalkan perbedaan persepsi antara wajib pajak dan pemerintah,” jelasnya.
Selain persoalan fiskal, Bambang juga menyoroti kinerja industri galangan kapal dalam negeri yang dinilai cukup kompetitif. Ia mengapresiasi kemampuan PT Adiluhung Sarana Segara Indonesia dalam menyelesaikan pembangunan kapal dengan waktu yang relatif cepat dan mampu bersaing di tingkat internasional.
Meski demikian, tantangan masih dihadapi, terutama terkait kenaikan harga bahan baku akibat penguatan dolar AS. Kondisi ini dinilai semakin menegaskan perlunya dukungan kebijakan fiskal yang konkret.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum DPP IPERINDO, Anita Puji Utami, berharap pemerintah segera merealisasikan kebijakan tersebut.
“Kami berharap ada langkah nyata untuk mendukung industri galangan kapal agar tetap bertahan dan berkembang, terutama di tengah situasi geopolitik saat ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, industri galangan kapal memiliki peran strategis karena berkaitan langsung dengan pembangunan dan perawatan armada kapal nasional. Penguatan sektor ini diyakini akan berdampak luas terhadap transportasi laut dan logistik nasional.
IPERINDO juga mendorong adanya sinergi lintas kementerian, termasuk Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, guna mempercepat realisasi insentif pajak serta dukungan fiskal lainnya.
“Kami optimistis, dengan penerapan pajak final, industri galangan kapal nasional akan semakin kompetitif dan mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi,” tutup Anita.
