TVRINews, Surabaya
Ketua Kelompok Fraksi Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS), meminta pemerintah membenahi ekosistem industri kecil dan menengah (IKM) manufaktur dari hulu hingga hilir.
Menurut BHS, keberlanjutan IKM manufaktur perlu mendapat perhatian karena sektor tersebut tidak hanya menopang perekonomian daerah, tetapi juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan BHS saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke PT Cahaya Agro Teknik di Surabaya, Kamis, 10 September 2026. Legislator daerah pemilihan Jawa Timur 1 yang meliputi Surabaya dan Sidoarjo tersebut mengapresiasi perusahaan produsen mesin pengolah pangan yang mampu bertahan dan berkembang sejak era 1990-an.
"Jadi ini patut diapresiasi daripada industri ini karena sudah bertahan mulai dari tahun 90-an sampai dengan sekarang. Dia bisa bertahan dan bahkan berkembang,"ujar BHS.
BHS menyebut terdapat sejumlah persoalan yang masih dihadapi pelaku IKM manufaktur. Salah satunya adalah akses pasar, terutama di tengah kondisi daya beli masyarakat yang melemah.
Untuk itu, ia mendorong pemerintah meningkatkan promosi produk lokal melalui berbagai platform digital dan media sosial. Langkah tersebut dinilai penting agar produk IKM semakin dikenal masyarakat dan memiliki pasar yang lebih luas.
"Perlu adanya promosi di media sosial cukup banyak, jadi sehingga masyarakat tuh mengenal produk daripada Cahaya Agro ini," tegasnya.
Selain akses pasar, persoalan permodalan juga menjadi perhatian. BHS mengusulkan optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), termasuk peningkatan alokasi KUR dari Rp280 triliun menjadi Rp300 triliun.
"Ini seharusnya bisa dimanfaatkan oleh industri-industri kecil ini. Karena dengan berkembangnya industri kecil, tentu peluang penyerapan tenaga kerja juga akan menjadi semakin banyak," jelasnya.
Persoalan berikutnya adalah kualitas sumber daya manusia. BHS meminta pemerintah membenahi sistem pendidikan vokasi agar lulusan memiliki keterampilan praktis yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri, khususnya manufaktur.
"Nah ini tentu menjadi satu penekanan pada terutama pendidikan-pendidikan vokasi yang lebih aplikatif, siap untuk digunakan untuk industri-industri yang seperti ini,"ucapnya.
BHS juga menyoroti pentingnya standardisasi produk. Menurutnya, sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dibutuhkan IKM untuk memperluas akses pasar. Namun, keterbatasan fasilitas pengujian dan kapasitas fasilitasi sertifikasi masih menjadi kendala.
Karena itu, BHS meminta dukungan anggaran bagi Badan Standardisasi Nasional (BSN) ditingkatkan agar dapat membantu lebih banyak pelaku usaha dalam memenuhi standar produk.
"Ini anggaran BSN ini sangat kurang, padahal mereka harus me-certify jutaan industri kecil atau usaha kecil dan menengah. Ini juga perlu didorong dengan satu anggaran yang cukup dari BSN agar bisa meng-cover semua produk-produk yang ada di dalam negeri,"tuturnya.
BHS menilai pembenahan akses pasar, permodalan, sumber daya manusia, hingga standardisasi perlu dilakukan secara terpadu. Dengan ekosistem yang lebih baik, IKM manufaktur diharapkan mampu bertahan, berkembang, dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian serta penyerapan tenaga kerja.
