TVRINews, Surabaya
Ketidaktepatan data penerima bantuan sosial dan terbatasnya akses sekolah negeri menjadi perhatian warga RW 6 Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Surabaya. Persoalan tersebut disampaikan kepada anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, saat menggelar reses masa persidangan I tahun 2026–2027, Senin, 16 November 2026.
Dalam dialog bersama warga, persoalan data desil pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi salah satu keluhan yang banyak disampaikan. Warga menilai klasifikasi kondisi ekonomi belum sepenuhnya sesuai dengan keadaan masyarakat sebenarnya sehingga berpotensi memengaruhi ketepatan penyaluran bantuan sosial.
Setiana, kader PKK RT 02/RW 06 Kelurahan Jepara, mencontohkan adanya warga yang kondisi ekonominya sudah membaik tetapi masih tercatat dalam desil 1 atau 2. Sebaliknya, warga yang membutuhkan bantuan justru masuk dalam kelompok desil 6 hingga 10.
Ia berharap pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan sosial dapat disalurkan kepada masyarakat yang tepat.
Menanggapi hal tersebut, Cahyo mengatakan persoalan ketidaksesuaian data telah disampaikan kepada pemerintah pusat. Ia juga mengajak tokoh masyarakat dan perangkat lingkungan untuk terlibat dalam mengawal proses pendataan.
“Tentu ini sudah kami dengar aspirasi ini dan sudah kami sampaikan ke pusat bahwa memang terjadi ketidaksesuaian data di lapangan,” kata Cahyo.
Ia menyebut mekanisme pendataan di daerah lain, termasuk yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Jember, dapat menjadi bahan pembelajaran untuk memperbaiki akurasi data penerima bantuan.
Keluhan berikutnya berkaitan dengan keterbatasan SMA negeri di Kelurahan Jepara. Warga menyebut hanya ada satu SMA negeri di wilayah tersebut, yakni SMAN 20 Surabaya, dengan daya tampung yang terbatas.
Persoalan pembagian sub-rayon juga dinilai memengaruhi kesempatan anak-anak setempat untuk mengakses sekolah tersebut melalui jalur domisili. Warga berharap Pemprov Jatim mengevaluasi pembagian wilayah penerimaan murid baru agar akses pendidikan lebih sesuai dengan kondisi geografis masyarakat.
Dalam pembahasan tersebut, Cahyo menjelaskan jalur penerimaan SMA negeri di Jawa Timur mencakup afirmasi, domisili, prestasi akademik, mutasi, dan prestasi. Jalur afirmasi disebut memiliki kuota 30 persen dari daya tampung, yang diperuntukkan bagi keluarga ekonomi tidak mampu, anak buruh, dan penyandang disabilitas.
Sementara itu, pembangunan SMA negeri baru di Jepara masih menghadapi sejumlah kendala, terutama ketersediaan lahan milik Pemprov Jatim dan kemampuan anggaran.
“Membangun SMAN baru di Surabaya tidak mudah karena butuh lahan aset Pemprov. Kemudian butuh anggaran untuk pembangunan fisik gedung, dan anggaran tenaga pendidik. Selain itu, kita juga harus menjaga keseimbangan agar sekolah swasta tidak mati, karena mereka sangat berjasa ikut mencerdaskan bangsa,” ungkap Cahyo.
Sebagai dukungan terhadap pendidikan, Komisi E bersama Pemprov Jatim juga memberikan subsidi Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) untuk membantu meringankan biaya sekolah swasta. Masukan warga terkait kebutuhan sekolah negeri akan dibahas lebih lanjut bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
Di bidang kesehatan, warga menyampaikan sejumlah persoalan terkait pelayanan BPJS Kesehatan. Ketua RW 06 Kelurahan Jepara, Darmaji, mengadukan prosedur rujukan berjenjang yang dinilai menyulitkan pasien dalam kondisi darurat, pembatasan rawat inap maksimal tiga hari untuk penyakit kronis, serta antrean pengambilan obat di RSUD Dr. Soetomo.
Cahyo menyatakan akan meneruskan keluhan tersebut kepada instansi terkait. Ia juga mempersilakan warga menyampaikan pengaduan secara langsung melalui pesan Instagram agar persoalan pelayanan kesehatan dapat dikawal.
“Kalau ada persoalan mendesak terkait pelayanan kesehatan atau rumah sakit, silakan sampaikan langsung lewat pesan Instagram saya. InsyaAllah tidak sampai 24 jam akan saya tanggapi dan bantu kawal,” tegasnya.
Dalam kegiatan yang turut dihadiri anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Azhar Kahfi tersebut, Cahyo juga membahas pengembangan Kampung Pancasila. Ia menilai program yang telah berjalan di Surabaya masih perlu diperluas agar dapat menjadi sarana pembinaan karakter dan penguatan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat.
“Kampung Pancasila ini sudah berjalan, tapi perlu didorong lebih masif lagi agar bisa menjadi wadah pembinaan karakter dan penguatan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat,” ujarnya.
Selain menyerap aspirasi, Cahyo menyosialisasikan program Perempuan Tangguh atau KIP Jawara yang dijalankan bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Program ini memberikan bantuan modal Rp3 juta per orang kepada pelaku usaha mikro perempuan kepala keluarga atau warga yang masuk desil 1 sampai 5.
Menurut Cahyo, lebih dari 450 perempuan di Surabaya telah menerima bantuan tersebut. Penyaluran bantuan direncanakan berlanjut pada akhir 2026 dan tahun berikutnya.
“Memberdayakan perempuan adalah kunci ketahanan keluarga. Ketika keluarga berdaya dan kondusif, kampung akan guyub dan kuat. Jika kampungnya kuat, maka Kota Surabaya juga akan semakin kuat,” katanya.
Cahyo turut menyosialisasikan program Cek Kesehatan Gratis dan Sekolah Rakyat di Kedung Cowek bagi warga kelompok desil 1.
Reses tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan anggota DPRD Jawa Timur pada 15–22 November 2026 dan menjadi pelaksanaan reses ketiga Cahyo sepanjang tahun ini.










