TVRINews, Sidoarjo
Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, mendesak percepatan penanganan lumpur Lapindo setelah muncul rembesan di titik P10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Sidoarjo. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengancam keselamatan masyarakat serta mengganggu jalur transportasi nasional, termasuk jalan arteri dan rel kereta api.
Saat meninjau lokasi, Senin, 13 Juli 2026, Bambang meminta pemerintah segera mempercepat pembuangan air lumpur ke Sungai Porong, memperkuat tanggul penahan, serta memasang sistem peringatan dini (early warning system). Menurutnya, ribuan warga yang masih tinggal di sekitar kawasan terdampak membutuhkan perlindungan maksimal dari potensi bencana.
"Keselamatan publik tidak bisa ditawar. Untuk melindungi nyawa masyarakat tidak boleh ada hitung-hitungan anggaran. Early warning system harus segera dipasang dan seluruh tanggul harus diperkuat," ujar Bambang.
Bambang juga menyoroti penurunan anggaran penanganan lumpur dari Rp227 miliar menjadi Rp169 miliar. Ia meminta Kementerian Pekerjaan Umum mengevaluasi kebijakan tersebut jika berdampak terhadap upaya penanganan lumpur.
"Kalau pengurangan anggaran menghambat pembuangan lumpur, ini harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai efisiensi justru mengorbankan keselamatan masyarakat," katanya.
Wakil Bupati Sidoarjo mengapresiasi perhatian DPR RI terhadap persoalan lumpur Lapindo yang hingga kini masih menjadi ancaman bagi warga sekitar. Ia berharap langkah penanganan segera direalisasikan agar masyarakat tidak kembali merasakan dampak seperti bencana dua dekade lalu.
"Kami berharap solusi segera dijalankan. Jangan hanya rapat terus, tetapi segera ada tindakan nyata agar warga Sidoarjo benar-benar merasa aman," ujarnya.
Ketua Tim Perencanaan Teknis PPLS, Firman Toh, menjelaskan penurunan muka tanah di kawasan tanggul rata-rata mencapai sekitar 0,5 meter per tahun, meski nilainya berbeda di setiap titik. Salah satu lokasi dengan tingkat kerawanan tinggi berada di titik P10D, tempat rembesan lumpur baru-baru ini muncul.
Menurut Firman, penurunan tanah dipengaruhi kondisi geologi berupa endapan sedimen yang memiliki daya dukung rendah serta keberadaan dua sesar aktif, yakni Sesar Siring dan Sesar Watukosek. Meski volume semburan lumpur telah menurun dibandingkan masa awal bencana, penguatan tanggul tetap dilakukan secara hati-hati agar tidak menambah beban yang dapat mengganggu stabilitas konstruksi.
"Rata-rata penurunan tanah sekitar 0,5 meter per tahun. Karena itu setiap rencana peninggian tanggul harus melalui perhitungan teknis agar tetap aman," kata Firman.
