TVRINews, Sidoarjo
Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman, meninjau langsung kesiapan pengoperasian Jaringan Gas Bumi Rumah Tangga (Jargas) yang dibangun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Jumat, 18 September 2026.
Kunjungan dilakukan di lokasi Metering Regulating Station (MRS) Jargas dan dilanjutkan dengan dialog bersama masyarakat calon penerima manfaat, didampingi Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Bupati Sidoarjo Subandi, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Jargas Kementerian ESDM Agung Kuswandono, serta Direktur Infrastruktur dan Teknologi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) Herry Murahmanta.
“Pada hari ini saya memastikan untuk hadir dalam rangka kesiapan pengoperasian Jargas atau jaringan gas bumi rumah tangga yang dibangun melalui APBN di Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo,” kata Dudung, dikutip Sabtu, 19 September 2026.
“Dalam proses Jargas ini, operasi bisa dilaksanakan melalui rangkaian rapat koordinasi debottlenecking oleh KSP untuk pelepasan hambatan-hambatan atau proses percepatan yang selama ini tidak berjalan atau terhambat,” lanjutnya.
Langkah tersebut ditempuh untuk memastikan target 119.379 sambungan rumah (SR) di 15 kabupaten dan kota pada tahap 2025–2026 tercapai. Progres fisik pembangunan Jargas di Gresik sendiri telah mencapai 95,4 persen, atau lebih cepat sekitar 4,6 persen dari rencana.
“Kendala perizinan selama ini yang menahan pengoperasian sudah terselesaikan. Persetujuan lingkungan hidup UKL-UPL juga telah terbit untuk kedua kabupaten, rekomendasi teknis ruas jalan Kabupaten Gresik telah dikeluarkan, dan rekomendasi teknis perlintasan sungai juga telah ditandatangani,” ucap Dudung.
Ia menambahkan, penyelesaian ini tidak lepas dari dukungan Bupati Gresik dan Gubernur Jawa Timur yang cepat merespons.
Program prioritas nasional Jargas rumah tangga ini merupakan bagian dari upaya mencapai target 1 juta sambungan rumah. Kabupaten Gresik memperoleh alokasi 7.363 sambungan rumah, sementara Kabupaten Sidoarjo 7.223 sambungan rumah, sehingga total kedua kabupaten mencapai 14.586 sambungan rumah.
“Kunjungan kali ini adalah tugas saya mengawal program prioritas nasional sesuai arahan Bapak Presiden, khususnya mengawal swasembada energi dan pengurangan ketergantungan pada impor LPG. Program ini sejalan dengan Program Kerja Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027, dan pembangunan jaringan gas perkotaan berstatus Proyek Strategis Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Dudung menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta pemerintah kabupaten atas dukungan percepatan perizinan.
Apresiasi khusus disampaikan kepada Kementerian ESDM, khususnya Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, sebagai kementerian yang merencanakan dan melaksanakan program ini.
Dengan tuntasnya proses perizinan, Kepala Staf Kepresidenan meminta fokus kini berpindah ke tahap pengoperasian. Ia meminta Kementerian ESDM segera menetapkan badan usaha pengelola dan menerbitkan izin usaha niaga gas bumi, SKK Migas memastikan alokasi gas dan titik serah, serta BPH Migas menyiapkan harga gas rumah tangga yang tetap lebih murah dibandingkan LPG tabung 3 kilogram.
“Pembangunan jaringan gas akan terus berlanjut menuju sasaran 1 juta sambungan rumah. Karena itu, dukungan setiap kementerian dan lembaga tetap dibutuhkan agar perizinan pada lokasi berikutnya disiapkan sejak perencanaan dan diproses secara paralel. Tujuannya untuk mengurangi impor LPG,” tegas Dudung.
Ia menyebut, sekitar 80 persen kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi melalui impor, dan dengan tersedianya 14.586 sambungan rumah di Gresik dan Sidoarjo, konsumsi LPG 3 kilogram bersubsidi diperkirakan berkurang sekitar 36,6 ribu tabung per bulan.
Ketika ditanya mengenai dampak program terhadap perekonomian masyarakat setempat, Dudung menjelaskan program tersebut dapat membantu meringankan beban masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Otomatis kalau misalnya gas itu dengan harga yang tadi saya sebutkan Rp70.000, terutama bagi perekonomian, UMKM, yang kemudian akhirnya cuma Rp20.000, ini akan sangat membantu, artinya meringankan beban masyarakat. Mudah-mudahan ke depannya lagi akan dikembangkan semakin banyak Jargas,” ujarnya.
Ia menambahkan, jaringan gas rumah tangga ini juga akan mempermudah masyarakat, terutama saat kebutuhan mendadak pada malam hari ketika sulit memperoleh LPG tabung 3 kilogram karena toko sudah tutup. Terpenting, harga gas melalui jaringan pipa ini lebih murah dan akan berdampak langsung pada perekonomian masyarakat.
Ketika ditanya soal target penyelesaian program 1 juta sambungan rumah, Dudung menjawab singkat, “2028," jawabnya.
Ia menegaskan bahwa pembangunan jaringan gas akan terus berlanjut menuju sasaran 1 juta sambungan rumah. Kantor Staf Presiden akan terus mengawal lintas kementerian dan lembaga untuk penyelesaian sisa perizinan, penetapan badan usaha pengelola, penerbitan izin usaha niaga gas bumi, penetapan alokasi gas dan titik serah, serta penetapan wilayah jaringan distribusi dan harga gas rumah tangga, hingga seluruh sambungan rumah beroperasi.
"Dukungan setiap kementerian dan lembaga terkait tetap dibutuhkan agar perizinan pada lokasi berikutnya disiapkan sejak perencanaan dan diproses secara paralel, sehingga impor LPG berkurang dan akses masyarakat terhadap energi semakin mudah,” pungkasnya.
