TVRINews, Surabaya
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya melaksanakan kunjungan kerja ke kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Surabaya pada Rabu, 8 Juli 2026. Langkah ini diambil untuk memperkuat sinergi pengawasan partisipatif sekaligus menyampaikan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2024 di masa jeda tahapan politik.
Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Ketua DPC Partai Gerindra Surabaya, Cahyo Harjo Prakoso, beserta jajaran pengurus.
Turut hadir dalam pertemuan itu sejumlah legislator dari Fraksi Gerindra, di antaranya Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko, Anggota Komisi A Azhar Kahfi, serta Anggota Komisi B Luthfiyah. Dari pihak DPRD, hadir pula Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bahtiyar Rifai.
Ketua Bawaslu Surabaya, Novli Bernado Thyssen, menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan kewajiban institusional untuk membangun komunikasi dua arah. Ia memaparkan data analisis pemetaan kerawanan berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang telah disusun pihaknya.
"Kami mencoba membangun sinergisitas dan komunikasi yang baik dengan Partai Gerindra, khususnya terkait persiapan penyelenggaraan Pemilu 2029," ujar Novli.
Dalam sesi diskusi, Cahyo Harjo Prakoso memberikan apresiasi terhadap kinerja Bawaslu, namun menyoroti tantangan besar terkait partisipasi pemilih.
"Angka partisipasi di Pemilu 2024 kemarin cukup menjadi tamparan untuk lebih meningkatkan partisipasi pemilih. Kita harus merancang grand design sistem pemilu ke depan, termasuk memastikan proses ini benar-benar menggambarkan keinginan masyarakat Surabaya secara utuh," tegas Cahyo.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi masif antara partai politik dan Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi serta pendidikan politik masyarakat.
Sementara itu, dari sisi legislatif, Bahtiyar Rifai menyoroti kebutuhan sarana dan prasarana pengawasan. Menanggapi usulan perbaikan fasilitas yang disampaikan Bawaslu, ia menyatakan:
"Harapan kami, hal ini bisa didiskusikan lebih lanjut di Komisi A untuk dimasukkan dalam perubahan anggaran 2026 atau 2027. Mengingat pemilu tinggal tiga tahun lagi, persiapan infrastruktur pengawasan harus segera dimatangkan," ujarnya.
Pertemuan juga membahas rencana penyesuaian daerah pemilihan (dapil) dan potensi penambahan kursi DPRD Surabaya dari 50 menjadi 55 kursi. Hal ini mengikuti proyeksi peningkatan jumlah penduduk Kota Surabaya yang kini telah menembus angka 3,3 juta jiwa lebih.
Bahtiyar menambahkan, DPRD siap membentuk desk khusus untuk mengawal dinamika kependudukan dan regulasi tersebut begitu Undang-Undang Pemilu yang baru disahkan oleh DPR RI.
Novli menambahkan, Bawaslu mengajak seluruh elemen, termasuk partai politik, untuk menjadi corong sosialisasi pengawasan partisipatif.
Dengan rampungnya kunjungan ke Gerindra, Bawaslu Surabaya menyisakan satu partai lagi untuk disambangi dalam waktu dekat, yakni Partai Amanat Nasional (PAN), guna melengkapi rangkaian silaturahmi pengawasan menyeluruh di Kota Pahlawan.
