TVRINews, Malang
Universitas Brawijaya (UB) memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang berintegritas. Delapan fakultas dan unit kerja UB berhasil meraih penghargaan kategori Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dalam Anugerah Diktisaintek 2026 yang digelar di Airlangga Convention Center (ACC), Surabaya, Jawa Timur.
Penghargaan tersebut diberikan kepada Fakultas Teknik (FT), Fakultas Ilmu Komputer (FILKOM), Fakultas Sains dan Teknologi dan Matematika (FSTeM), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK), Fakultas Sains dan Teknologi Peternakan (FAST), Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) UB Kediri, serta Sekolah Pascasarjana UB.
Capaian ini menjadi bentuk pengakuan terhadap upaya unit kerja dalam membangun lingkungan organisasi yang transparan, akuntabel, serta memberikan pelayanan berkualitas dengan menjunjung tinggi integritas.
Ketua Satuan Reformasi Birokrasi (SRB) UB, Dr. Ngesti Dwi Prasetyo, mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kolaborasi dan komitmen seluruh unit kerja dalam menjalankan reformasi birokrasi serta pembangunan zona integritas.
Menurut Ngesti, Anugerah Diktisaintek menjadi salah satu bentuk apresiasi penting bagi perguruan tinggi yang konsisten melakukan perubahan tata kelola organisasi.
“Anugerah Diktisaintek ini merupakan apresiasi bagi kerja keras kita semua di dalam proses perubahan tata kelola yang ada di Universitas Brawijaya,” ungkapnya, Minggu 15 November 2026
Ia menegaskan, pembangunan zona integritas tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan membutuhkan konsistensi, komitmen, dan keterlibatan seluruh unit kerja. Meski telah memperoleh penghargaan, delapan unit kerja tersebut masih diharapkan melanjutkan proses hingga mendapatkan penetapan predikat WBK dari Kementerian PANRB.
“Kami berharap semuanya, delapan unit kerja, bisa mendapatkan WBK,” tambahnya.
Rektor UB, Prof. Widodo, turut mengapresiasi peran para dekan dan pimpinan fakultas yang terus bersinergi bersama SRB dalam memperkuat pembangunan zona integritas di lingkungan kampus.
Ia menekankan, reformasi birokrasi harus diwujudkan melalui praktik tata kelola yang tertib, transparan, dan akuntabel. Prinsip tersebut harus diterapkan secara menyeluruh, termasuk dalam proses rekrutmen, penerimaan mahasiswa, hingga pengadaan barang dan jasa.
Prof. Widodo juga menggarisbawahi tiga aspek utama dalam penguatan zona integritas. Pertama, penerapan manajemen risiko sebagai dasar pengambilan keputusan strategis, antisipasi berbagai hambatan, serta upaya memastikan pencapaian target organisasi.
Kedua, penguatan manajemen risiko yang berjalan seiring dengan pembangunan zona integritas. Menurutnya, kemampuan mengidentifikasi dan memitigasi risiko harus didukung budaya integritas agar tata kelola organisasi berjalan optimal.
Ketiga, membangun budaya sadar risiko dan integritas yang melekat pada seluruh sivitas akademika.
Rektor UB menegaskan, integritas bukan hanya tanggung jawab pimpinan, tetapi harus menjadi nilai bersama yang diterapkan dalam setiap aktivitas akademik maupun pelayanan kampus.
“Kalau pelayanan kita bagus, transparan, akuntabel, integritasnya bagus, maka sebenarnya sama dengan kita memberikan teladan secara langsung kepada calon pemimpin kita,” pungkasnya.
Melalui capaian ini, UB berharap pembangunan zona integritas semakin memperkuat kualitas tata kelola perguruan tinggi sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepercayaan masyarakat.
