TVRINews, Surabaya
Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, mendorong proyek pembangunan kapal baru milik PT Dharma Lautan Utama (DLU) agar mampu mencatatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) hingga 70 persen. Proyek ini ditargetkan rampung dalam 15 bulan dengan peluang akselerasi menjadi 12 bulan.
Politisi yang akrab disapa BHS itu hadir langsung dalam prosesi peletakan lunas kapal di Kabupaten Bangkalan, Sabtu. Ia menilai proyek ini sebagai momentum strategis yang membuktikan kapasitas industri galangan dalam negeri.
"Industri galangan harus mendapat perhatian khusus. Jika industri seperti ini terpuruk, dampaknya besar terhadap investasi, tenaga kerja, dan penguasaan teknologi nasional," ujar BHS menekankan urgensi menjaga ekosistem industri strategis ini, Sabtu, 8 Agustus 2026.
Menurut BHS, galangan kapal memiliki karakter padat karya, padat modal, dan padat teknologi. Ketiga elemen itu menjadikannya sektor vital yang efek ekonominya langsung menyentuh rantai pasok industri komponen dalam negeri. Ia pun meminta pemerintah memperkuat perlindungan dan insentif, khususnya di bidang energi, agar industri ini semakin kompetitif.
Direktur Utama PT Adiluhung Saranasegara Indonesia (ASSI) selaku pelaksana konstruksi, Anita Puji Utami, mengungkapkan detail teknis pengerjaan. Pihaknya menargetkan penggunaan komponen lokal mencapai sekitar 45 persen dari total material.
"Dengan komposisi tersebut, Tingkat Komponen Dalam Negeri secara keseluruhan kami proyeksikan menembus 70 persen. Kami menargetkan penyelesaian pembangunan dalam 15 bulan, bahkan ada peluang dipercepat menjadi 12 bulan melalui optimalisasi sistem kerja," papar Anita merinci langkah akselerasi proyek.
Capaian TKDN 70 persen ini menjadi indikator signifikan bahwa industri penunjang di dalam negeri telah mampu memenuhi kebutuhan pembangunan kapal berskala besar. Angka ini juga mencerminkan perputaran ekonomi yang terjadi di level produsen komponen lokal.
Direktur Utama PT Dharma Lautan Utama, Erwin H. Poedjono, menyatakan bahwa kapal yang akan menjadi armada ke-51 ini dibangun sebagai bagian dari modernisasi untuk memperkuat konektivitas antarpulau. Ia memastikan seluruh proses konstruksi berpedoman pada standar keselamatan internasional SOLAS.
"Kami memastikan pembangunan kapal sepenuhnya mengacu pada standar keselamatan internasional Safety of Life at Sea serta mengoptimalkan penggunaan komponen buatan dalam negeri," tegas Erwin.
Dengan kombinasi target TKDN tinggi dan percepatan waktu pengerjaan, proyek ini diharapkan menjadi tolok ukur baru bagi kepercayaan pelaku usaha maritim terhadap kapasitas galangan nasional. BHS menambahkan, BUMN dan swasta semestinya menjadikan proyek semacam ini sebagai acuan bahwa membangun kapal di dalam negeri bukan lagi sekadar pemenuhan regulasi, melainkan keputusan bisnis yang rasional dan menguntungkan.
