TVRINews, Surabaya
Apresiasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) mewarnai kegiatan reses Cahyo Harjo Prakoso di Keputih, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jumat, 20 November 2026. Bahkan, seorang anak spontan melontarkan pujian terhadap program tersebut di hadapan 125 warga yang hadir di halaman rumah warga, Jalan Keputih Tegal Timur 3B.
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, menggelar reses tersebut sebagai salah satu dari 12 titik reses pada masa persidangan I tahun 2026–2027. Di balik apresiasi terhadap MBG, persoalan pendataan sosial menjadi keluhan yang paling banyak disampaikan warga.
Warga menilai penetapan desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) masih belum tepat sasaran. Akibatnya, sebagian warga yang berhak justru mengalami kesulitan mengakses bantuan sosial.
Cahyo menjelaskan filosofi dan tujuan utama DTSN, prosedur pendataan yang telah dilalui, serta mekanisme pengajuan sanggahan dan pemutakhiran data. Ia mengakui masih terdapat kendala teknis yang belum dapat diselesaikan. Karena itu, ia berjanji menindaklanjuti persoalan tersebut dan mendiskusikannya dengan pihak terkait untuk mencari solusi jangka pendek sekaligus mempercepat penyelesaiannya.
"Ketika data itu tepat, maka setiap program pasti benar-benar bermanfaat ..Data yang akurat bisa menghasilkan program yang bermanfaat,” ujarnya.
Terkait MBG, warga sepakat bahwa program tersebut memiliki tujuan penting untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan balita. Cahyo berjanji mengawal pelaksanaannya agar kualitas program tetap terjaga secara konsisten dan tidak ternodai oleh kegagalan maupun kesalahan praktik para pengelola dapur.
Persoalan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga mengemuka dalam pertemuan tersebut. Cahyo menyebutkan bahwa 97 persen lapangan pekerjaan berada di sektor UMKM dan lebih dari 60 persen produk domestik bruto (PDB) berasal dari sektor tersebut.
Menurutnya, pemerintah telah menyediakan program permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbunga rendah tanpa agunan. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki program KIP Jawara untuk mendukung permodalan UMKM perempuan.
Pendampingan juga disiapkan dalam aspek perizinan, pengemasan, dan pengolahan produk agar pelaku UMKM, baik di bidang makanan maupun kriya, dapat berkembang dan naik kelas.
Persoalan zonasi sekolah turut menjadi perhatian warga. Cahyo mencatat bahwa tidak semua wilayah di Surabaya memiliki SMA negeri. Kecamatan Gunung Anyar, misalnya, belum memiliki SMA negeri. Sementara itu, di Wiyung, sekolah yang tersedia masih jauh dari sebagian wilayah permukiman warga.
Menurut Cahyo, pembangunan sekolah menjadi solusi jangka panjang. Namun, untuk jangka pendek, kebijakan perlu mempertimbangkan keterbatasan fiskal dan waktu, serta keberadaan sekolah swasta yang selama ini turut membantu mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga tidak boleh diabaikan.
Menanggapi pertanyaan warga mengenai pelibatan RT dan RW dalam pemutakhiran data sosial, Cahyo menyampaikan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan Kementerian Sosial.
Ia menjelaskan, Komisi E telah diterima Menteri Sosial beserta jajarannya. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa proses pendataan tidak bisa hanya diserahkan kepada Badan Pusat Statistik (BPS).
Diperlukan gotong royong seluruh pihak, mulai dari camat, lurah, RT dan RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, kader kesehatan, PKK, hingga karang taruna. Mereka diharapkan terlibat langsung dalam proses pemutakhiran dan evaluasi data agar hasil pendataan lebih akurat dan tepat sasaran.
Reses Cahyo Harjo Prakoso di Keputih tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan reses DPRD Jawa Timur pada 15–22 November 2026 di Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Surabaya. Cahyo Harjo Prakoso merupakan anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi Gerindra.










