TVRINews, Surabaya
Kejaksaan Negeri Surabaya membebastugaskan sementara Jaksa Deddy Arisandi dari penanganan perkara. Langkah tersebut diambil setelah nama jaksa yang bersangkutan menjadi sorotan publik menyusul beredarnya informasi di media sosial terkait dugaan perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, Tri Anggoro Mukti, menjelaskan bahwa keputusan tersebut merupakan langkah untuk menjaga objektivitas penegakan hukum sekaligus memastikan penanganan perkara tetap berjalan secara profesional.
Berdasarkan keterangan pers nomor PR-24/M.5-10/Dsp.1/11/2026 tertanggal 15 November 2026, Kejari Surabaya telah melakukan klarifikasi internal terhadap Deddy Arisandi sebelum mengambil langkah pembebastugasan sementara.
"Terhadap Jaksa Deddy Arisandi telah dilakukan klarifikasi internal dan dibebastugaskan sementara dalam hal penanganan perkara guna menjaga objektivitas," ujar Tri Anggoro Mukti melalui Kepala Seksi Intelijen Kejari Surabaya, Yogi Aryanto, Minggu, 15 November 2026.
Sorotan terhadap jaksa tersebut bermula dari unggahan akun TikTok Bangpena Media Center pada Jumat, 13 November 2026. Konten tersebut memuat narasi mengenai dugaan persoalan pribadi yang dikaitkan dengan Deddy Arisandi, termasuk isu perselingkuhan dan KDRT.
Meski demikian, Kejari Surabaya menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak boleh mengganggu proses penegakan hukum yang tengah berlangsung di Pengadilan Negeri Surabaya.
Deddy Arisandi diketahui merupakan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara nomor 1693/Pid.Sus/2026/PN.Sby dengan terdakwa Erica Natasha Risakotta. Dalam persidangan pada Selasa, 10 November 2026, terdakwa telah dituntut pidana penjara selama tiga tahun enam bulan oleh JPU.
Kejari Surabaya berharap proses persidangan tersebut tetap berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Masyarakat juga diminta turut mengawal jalannya persidangan agar tidak terpengaruh oleh polemik yang berkembang.
"Kami berharap jangan sampai proses penanganan perkara yang ditangani oleh JPU Deddy Arisandi dan sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Surabaya menjadi terganggu. Diharapkan pula agar masyarakat terus mengawal proses penanganan perkara dimaksud," tegas Yogi menyampaikan pernyataan Kajari.
Terkait dugaan persoalan pribadi yang melibatkan Deddy Arisandi dan keluarganya, Kejari Surabaya mempersilakan pihak yang merasa dirugikan untuk menempuh jalur hukum melalui mekanisme pengaduan resmi, baik secara internal maupun eksternal.
Di sisi lain, Tri Anggoro Mukti menyampaikan bahwa selama menjalankan tugas, Deddy Arisandi dinilai telah melaksanakan tanggung jawabnya secara profesional sesuai dengan kode etik dan tata perilaku jaksa atau code of conduct.
Namun demikian, pihaknya menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap setiap pelanggaran etika maupun tindakan tercela yang dilakukan oleh insan Adhyaksa.
Masyarakat yang mengetahui atau menemukan dugaan pelanggaran oleh anggota Kejari Surabaya dapat menyampaikan pengaduan melalui layanan SP4N-LAPOR di laman www.lapor.go.id atau hotline pengaduan Kejari Surabaya di nomor 08213311700.
"Kami tidak akan menoleransi segala bentuk perbuatan tercela yang melukai keadilan di masyarakat dalam hal penegakan hukum di Surabaya serta pelanggaran code of conduct sebagai insan Adhyaksa," tegas Tri Anggoro.
Kejari Surabaya menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas aparat penegak hukum serta memastikan seluruh proses penanganan perkara tetap berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
