TVRINews, Surabaya
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempercepat pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS di Jawa Timur. Program yang dikenal sebagai bedah rumah tersebut dinilai strategis karena menyasar masyarakat yang masih menempati rumah tidak layak huni.
Komitmen itu disampaikan Khofifah saat mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan BSPS yang digelar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman secara daring dari Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur, Jakarta Pusat, Senin, 14 September 2026.
Khofifah mengatakan Pemprov Jawa Timur siap memperkuat koordinasi agar pelaksanaan BSPS berjalan lebih cepat sekaligus tepat sasaran.
“Kami Pemprov Jawa Timur siap mendukung percepatan BSPS di Jawa Timur. Program ini langsung menyentuh masyarakat dan sangat strategis untuk menurunkan angka rumah tidak layak huni di Jawa Timur,” tegas Khofifah dikutip, Selasa, 15 September 2026.
Berdasarkan data per 14 September 2026, sebanyak 35.344 unit rumah di Jawa Timur mendapat alokasi BSPS yang bersumber dari APBN. Dari jumlah tersebut, 12.371 unit telah memasuki tahap konstruksi.
Sementara usulan BSPS dari pemerintah kabupaten dan kota mencapai 37.853 unit. Sebanyak 15.425 unit telah selesai diverifikasi, sedangkan 11.995 unit telah ditetapkan sebagai penerima bantuan.
Khofifah menyebut pelaksanaan program berdasarkan pencairan telah mencapai sekitar 35 persen, dengan nilai mencapai Rp247,42 miliar.
Selain melalui BSPS pemerintah pusat, Pemprov Jawa Timur bersama pemerintah kabupaten dan kota juga menangani rumah tidak layak huni menggunakan anggaran daerah. Pada 2026, penanganan RTLH melalui APBD Provinsi Jawa Timur dan APBD kabupaten/kota mencapai 5.411 unit dari target 9.725 unit.
Penanganan RTLH oleh Kodam V/Brawijaya dengan dukungan APBD Provinsi Jawa Timur telah terealisasi seluruhnya. Sementara penanganan oleh Kodaeral V masih berlangsung. Di tingkat kabupaten dan kota, sebanyak 3.711 unit RTLH telah ditangani dari target 7.801 unit atau sekitar 48 persen.
Untuk mempercepat pelaksanaan BSPS, Pemprov Jawa Timur akan membentuk Desk khusus BSPS. Desk ini nantinya menjadi pusat koordinasi dan pemantauan program mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota.
“Desk ini akan menjadi pusat koordinasi dan monitoring pelaksanaan program BSPS di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Nanti akan kami sesuaikan apakah ditempatkan di Bappeda atau Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Jatim,” jelas Khofifah.
Keberadaan desk tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan berbagai kendala di lapangan dan memperkuat komunikasi antarinstansi.
Pemprov Jawa Timur juga akan meningkatkan sosialisasi program agar masyarakat yang memenuhi persyaratan dapat mengetahui informasi BSPS. Sosialisasi akan dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media luar ruang.
Khofifah mengatakan pihaknya akan menggandeng Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten dan kota untuk memperluas penyebaran informasi program.
“Kami akan berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota se-Jawa Timur untuk memaksimalkan pemanfaatan media luar ruang yang dimiliki,” terangnya.
Selain mengejar percepatan pembangunan, Pemprov Jawa Timur juga memperkuat proses verifikasi calon penerima. Langkah ini dilakukan untuk mencegah tumpang tindih data dan penerima bantuan ganda.
Penguatan verifikasi akan melibatkan sumber daya manusia di lingkungan Pemprov Jawa Timur, termasuk Tenaga Pendamping Masyarakat atau TPM. Dukungan juga akan dioptimalkan dari Tagana dan TKSK yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sesuai ketentuan.
“Kami akan mencoba memperkuat Tenaga Pendamping Masyarakat dengan memaksimalkan dukungan dari Tagana dan TKSK yang sesuai verifikasi sebagai TPM. Saya rasa ini akan sangat membantu,” ujar Khofifah.
Menurut Khofifah, verifikasi sejak tahap awal menjadi kunci agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria.
Ia menilai program penanganan rumah tidak layak huni membutuhkan kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
“Kami berharap kolaborasi yang kuat ini dapat mempercepat target bedah rumah sekaligus memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang paling membutuhkan di Jawa Timur,” harap Khofifah.
Program BSPS merupakan program Kementerian PKP yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kualitas rumah swadaya menjadi hunian yang lebih layak, sehat, aman, dan nyaman.
Program tersebut juga mendorong keterlibatan masyarakat melalui swadaya dan gotong royong dalam proses pembangunan rumah.
Khofifah menegaskan Pemprov Jawa Timur akan memberikan dukungan agar pelaksanaan BSPS berjalan optimal, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki rumah tidak layak huni serta bukti kepemilikan tanah yang sah.
“Program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki rumah tidak layak huni serta alas hak atau kepemilikan tanah yang sah. Kami akan memberikan dukungan agar program ini berjalan sukses dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya.
