TVRINews, Surabaya
Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA/PPO) Polda Jawa Timur mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang terjadi di sebuah restoran di kawasan Taman, Kabupaten Sidoarjo.
Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi menetapkan seorang warga negara asing (WNA) berinisial FD (57), pemilik restoran sekaligus pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) investor, sebagai tersangka. Ia diduga melakukan eksploitasi terhadap 19 pekerja, termasuk satu orang anak.
Pengungkapan kasus tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Jules Abraham Abast dalam konferensi pers di Gedung Bidhumas Polda Jatim, Rabu 11 November 2026.
Jules Abraham Abast mengatakan, pengungkapan perkara ini merupakan bentuk komitmen Polda Jatim dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang serta melindungi masyarakat, khususnya perempuan dan anak, dari berbagai bentuk eksploitasi.
“Polda Jawa Timur berkomitmen menindak tegas setiap praktik perdagangan orang dan eksploitasi yang merugikan masyarakat. Penegakan hukum kami lakukan secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tetap mengutamakan perlindungan terhadap para korban,” ujar Jules.
Ia menegaskan, penanganan perkara TPPO tidak hanya berfokus pada penegakan hukum terhadap tersangka, tetapi juga memastikan para korban mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang diperlukan.
“Bagi kami, perlindungan korban merupakan bagian penting dalam penanganan perkara ini. Karena itu, kami terus berkoordinasi dengan instansi terkait agar hak-hak korban, termasuk pendampingan dan pemulihan kondisi psikologisnya, dapat terpenuhi,” tambahnya.
Sementara itu, Dirres PPA/PPO Polda Jatim Kombes Pol Dr. Ganis Setyaningrum menjelaskan, berdasarkan hasil penyidikan, dugaan praktik eksploitasi tersebut berlangsung sejak Mei hingga Oktober 2026.
Tersangka diduga merekrut para pekerja melalui media sosial, kemudian mengikat mereka melalui perjanjian kerja. Namun, meskipun restoran belum beroperasi, para pekerja diduga dipaksa menjalankan pekerjaan dengan beban kerja yang tidak sebanding dengan upah yang diterima.
Dari hasil pemeriksaan, para pekerja diketahui menerima upah berkisar Rp1,3 juta hingga Rp1,5 juta per bulan. Mereka juga diancam dikenai denda sebesar Rp5 juta hingga Rp15 juta apabila mengundurkan diri sebelum menyelesaikan masa kerja selama tiga bulan.
“Berdasarkan keterangan para korban yang telah kami periksa dan alat bukti yang diperoleh, penyidik menemukan adanya praktik eksploitasi terhadap para pekerja. Temuan tersebut menjadi bagian dari dasar proses penyidikan dan penetapan tersangka,” jelas Ganis.
Selain dugaan eksploitasi tenaga kerja, penyidik juga tengah mendalami dugaan kekerasan seksual terhadap dua korban laki-laki. Pendalaman dilakukan dengan tetap memperhatikan perlindungan identitas, privasi, dan kondisi psikologis para korban.
Dalam perkara ini, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain telepon genggam, pakaian, akta kelahiran, serta dokumen perjanjian kerja yang berkaitan dengan kasus tersebut.
Atas dugaan perbuatannya, tersangka dijerat dengan ketentuan pidana terkait tindak pidana perdagangan orang, perlindungan anak, dan ketenagakerjaan sesuai hasil penyidikan.
Untuk dugaan tindak pidana perdagangan orang, penyidik menerapkan Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan memperhatikan perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun.
“Polda Jawa Timur memastikan proses penyidikan terus berjalan secara profesional, objektif, dan transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kami juga berkomitmen memastikan para korban mendapatkan perlindungan serta pendampingan yang dibutuhkan,” tegas Ganis.
Sebagai bentuk perlindungan terhadap korban, Polda Jatim telah berkoordinasi dengan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur untuk menyediakan rumah aman serta layanan pendampingan psikologis sesuai kebutuhan para korban.
Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda terkait status keimigrasian tersangka. Adapun langkah administratif keimigrasian selanjutnya menjadi kewenangan instansi terkait sesuai peraturan perundang-undangan.
Di akhir keterangannya, Ganis mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan yang menjanjikan penghasilan besar, khususnya pekerjaan di luar negeri, tanpa terlebih dahulu memastikan legalitas dan kejelasan perusahaan perekrut.
“Polda Jatim mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran bekerja di luar negeri dengan iming-iming gaji besar. Pastikan terlebih dahulu legalitas perusahaan dan kejelasan pekerjaan yang ditawarkan,” pungkasnya.
