TVRINews, Banyuwangi
Anggota DPR-RI Fraksi Gerindra Bambang Haryo Soekaertono (BHS), melakukan kunjungan di Kantor ASDP Cabang Ketapang, Banyuwangi, Senin, 28 September 2026.
Dalam kunjungan itu, BHS menyoroti antrian sepanjang 12 KM akibat kurang optimalnya pelayanan dermaga Ketapang-Gilimanuk.
Dalam kesempatan itu, BHS mengaku prihatin dan menyampaikan permohonan maaf atas ketidaklancaran atau terhambatnya penyeberangan lintas Ketapang-Gilimanuk, yang mengakibatkan antrean Panjang yang berpotensi menghambat pertumbuhan Ekonomi, dari sector Industri dan Pariwisata.
"Saya mengajak seluruh stakeholder angkutan penyeberangan, mulai dari regulator KSOP, BPTD dan GM PT ASDP Indonesia Ferry, beserta Ketua serta Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi serta asosiasi pengusaha penyeberangan Gapasdap, Aptrindo, perwakilan Dishub Jatim, untuk mencari solusi pengentasan kemacetan akibat kurangnya dermaga, baik di Ketapang maupun Gilimanuk" kata BHS, dikutip Selasa, 29 September 2026.
"Saya tegaskan, terjadinya kemacetan ini bukan karena kekurangan kapal. Tapi karena kekurangan dermaga. Sampai dengan sekarang ini jumlah kapal yang bisa beroperasi hanya sekitar 28 kapal dari 58 kapal pada saat sebelum revitalisasi dermaga. Dengan adanya revitalisasi dermaga kapal yang bisa beroperasi berkurang menjadi hanya 24 kapal. Jadi di saat masyarakat terjebak kemacetan parah ironisnya, kapal yang beroperasi hanya bisa sekitar 40% dari jumlah kapal keseluruhan bukan karena rusak tetapi karena keterbatasan dermaga," lanjut BHS.
Kemudian, ia menyebut dermaga tersebut merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari pengelola kepelabuhanan, PT ASDP Indonesia Ferry.
Alumni Teknik Perkapalan ITS Surabaya ini juga menyarankan mengenai Dermaga Bulusan yang dikelola oleh Pemprov Jatim agar segera dilakukan revitalisasi, termasuk tiang pancang dolphin yang saat ini rubuh untuk ditegakkan.
Pelaksanaannya dipercepat oleh PT ASDP Indonesia Ferry, sehingga Dermaga Bulusan bisa dipakai untuk operasional kapal, jadi tidak perlu menunggu proses pengerjaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Ketua Dewan Pembina MTI Pusat ini juga menekankan, Dermaga Pelengsengan Ketapang yang saat ini masih bisa dioptimalkan dengan merapatkan dan memanjangkan beton pelengsengan, sehingga dapat dimanfaatkan untuk tempat sandaran kapal, meningkat dari tiga kapal menjadi empat sampai lima kapal.
Termasuk juga Dermaga Pelengsengan di Gilimanuk yang saat ini bisa dilakukan pemanjangan beton, dari kapasitas tiga kapal menjadi empat sampai lima kapal.
Penyelesaian pelengsengan ini diharapkan dilakukan oleh PT ASDP Indonesia Ferry dalam waktu tidak lebih dari satu bulan. Dan diharapkan juga Dermaga MB V dan Dermaga II di Gilimanuk bisa diselesaikan lebih cepat dari target semula.
"Sehingga diharapkan kekurangan dermaga yang saat ini terjadi dan menyebabkan kemacetan bisa diselesaikan dengan mengaktifkan serta mengoptimalkan seluruh fasilitas yang ada, sambil Pemerintah pusat, PT ASDP bisa mengusahakan penambahan pasang dermaga lagi agar jumlah kapal yang saat ini tidak bisa beroperasi 50% akibat kekurangan dermaga, bisa lebih dioptimalkan dengan adanya tambahan dermaga dalam jangka Waktu kedepan" Pungkas BHS
