TVRINews, Surabaya
Pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pelayanan pendidikan menjadi perhatian Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, saat menyerap aspirasi warga di Kelurahan Simokerto, Surabaya, Rabu, 18 November 2026 hari ini.
Dalam reses masa persidangan I tahun 2026–2027 yang berlangsung di RT 02/RW 05, Kecamatan Simokerto, ratusan warga menyampaikan sejumlah persoalan. Di antaranya keluhan mengenai kualitas makanan MBG serta dugaan pungutan liar di SMA negeri atau sederajat.
Tuan rumah kegiatan, Haji Ahmad Stiokarno, mengungkapkan sejumlah warga menilai makanan MBG yang diterima di wilayahnya kurang enak dan kurang sesuai harapan. Bahkan, terdapat keluhan makanan yang diduga sudah basi saat diterima.
Ia berharap Cahyo dapat mengawal pelaksanaan program tersebut agar kualitas makanan dan pengawasan distribusinya menjadi perhatian pemerintah.
Ahmad juga menyinggung program Koperasi Merah Putih. Ia mendukung program tersebut, tetapi menyebut keberadaan koperasi itu belum tersedia di Simokerto. Ia berharap pemerataan program pemerintah dapat terus ditingkatkan.
Menanggapi hal itu, Cahyo mengatakan program prioritas pemerintah, seperti MBG, Cek Kesehatan Gratis (CKG), dan Koperasi Merah Putih, perlu disosialisasikan secara menyeluruh agar masyarakat mengetahui manfaat serta cara mengaksesnya.
Menurut Cahyo, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat tidak cukup hanya mengandalkan program pemenuhan makanan bergizi. Pencegahan perlu dimulai sejak masa kehamilan melalui pemantauan dan perlindungan gizi ibu hamil.
Ia juga mendorong penguatan edukasi kesehatan bagi ibu-ibu muda, termasuk pendampingan dalam pengasuhan anak. Hal tersebut dinilai penting karena perkawinan dini masih terjadi dan dapat membuat para ibu muda membutuhkan dukungan tambahan.
Cahyo meminta Pemerintah Kota Surabaya mengoptimalkan peran Puskesmas dan Posyandu di tingkat kampung sebagai fasilitas awal untuk mencegah masalah gizi pada anak.
“Karena sekali lagi dasar dari kebangkitan suatu kota itu ada di kampungnya,” ujarnya.
Ia menilai program MBG dapat berperan dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat apabila didukung sistem pencegahan dan pemantauan yang kuat.
Persoalan lain yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut adalah aduan dugaan pungutan liar di sejumlah SMA negeri atau sederajat di Surabaya. Warga menyebut praktik itu dirasakan sejumlah murid yang berdomisili di wilayah Simokerto.
Cahyo menyebut laporan tersebut menjadi perhatian bagi penyelenggara pendidikan. Namun, ia menegaskan informasi yang diterima masih awal sehingga perlu diperiksa lebih lanjut.
“Tentu ini menjadi tamparan bagi kita semua bahwa hal yang tidak kita inginkan ini juga masih ada,” ujarnya.
Ia mengatakan akan menelusuri kebenaran aduan tersebut dan menegaskan tidak akan menoleransi praktik pungutan liar apabila terbukti terjadi di lingkungan pendidikan.
“Dan kami tidak akan toleran hal-hal seperti ini tetap eksis di ekosistem pendidikan kita,” katanya.
Cahyo mengaku telah beberapa kali berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur dan jajarannya untuk mendorong langkah pencegahan.
Ia juga menyambut usulan pembentukan badan atau kanal khusus pengaduan masyarakat, termasuk layanan pelaporan anonim melalui website. Menurutnya, keberadaan kanal tersebut dapat membantu masyarakat menyampaikan keluhan sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Pendidikan Jawa Timur dalam memperbaiki sistem dan lingkungan pendidikan.










