TVRINews, Surabaya
Tim kuasa hukum tiga pejabat Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) meminta Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengusut secara menyeluruh dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan perusahaan daerah tersebut untuk tahun anggaran 2025–2026.
Permintaan itu disampaikan Kantor Advokat "Masbuhin & Partners" melalui siaran terbuka di Surabaya, Sabtu, 21 November 2026, menyikapi perkembangan penyidikan perkara yang ditangani bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim.
Kuasa hukum yang mendampingi tiga pejabat berinisial EES, MN, dan NW tersebut menilai, proses penegakan hukum perlu dilakukan secara objektif dan menyeluruh, termasuk dengan menelusuri peran seluruh pihak yang berkaitan dengan kebijakan maupun pengelolaan keuangan PDTS KBS.
Dalam pernyataannya, tim kuasa hukum menyoroti pertanggungjawaban Badan Pengawas (Bawas) PDTS KBS. Mereka menilai fungsi pengawasan dalam sebuah perusahaan daerah merupakan tanggung jawab kolektif, sehingga peran ketua maupun anggota badan pengawas lainnya perlu turut didalami penyidik.
Menurut mereka, penetapan satu anggota Badan Pengawas sebagai tersangka, sementara peran anggota lainnya belum diketahui secara terbuka, perlu menjadi bagian dari pendalaman perkara.
Selain itu, kuasa hukum juga menyoroti mekanisme persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), termasuk sejumlah pos pengeluaran untuk bantuan hukum dan operasional perusahaan.
"Kebijakan anggaran perusahaan tidak dapat dilepaskan dari mekanisme pembahasan dan persetujuan organ pengawas. Karena itu, proses pengambilan keputusan serta pihak-pihak yang mengetahui dan menyetujui kebijakan tersebut dinilai perlu ditelusuri," ujar Kuasa Hukum PDTS KBS, dikutip Sabtu, 21 November 2026.
Kuasa hukum juga meminta penyidik mendalami kemungkinan adanya tanggung jawab pengawasan apabila ditemukan kebijakan yang dinilai bermasalah selama periode 2025–2026. Sorotan lainnya berkaitan dengan dugaan aliran dana honorarium narasumber yang disebut-sebut melibatkan sejumlah oknum pimpinan maupun anggota DPRD Kota Surabaya.
Tim kuasa hukum meminta penyidik menerapkan prinsip follow the money dengan menelusuri aliran dana secara menyeluruh, termasuk mengklarifikasi pihak-pihak yang diduga menerima honorarium tersebut.
Mereka menilai, pemeriksaan tidak semestinya hanya berfokus pada jajaran internal perusahaan, tetapi juga perlu menjangkau pihak lain apabila ditemukan bukti keterlibatan atau penerimaan manfaat dari dana perusahaan.
Di sisi lain, kuasa hukum menegaskan bahwa klien mereka tidak menikmati dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Mereka juga menyebut kliennya justru berada dalam tekanan situasi akibat ulah oknum eksternal yang menjanjikan penghentian perkara.
Dalam siaran terbuka tersebut, tim kuasa hukum turut menyampaikan bahwa selama kepemimpinan kliennya, PDTS KBS berhasil menyetorkan dividen lebih dari Rp5,04 miliar kepada Pemerintah Kota Surabaya.
Meski demikian, klaim tersebut merupakan bagian dari pembelaan kuasa hukum dan tetap perlu diuji berdasarkan fakta serta alat bukti dalam proses hukum yang berjalan. Tim Masbuhin & Partners menyatakan tetap mengapresiasi langkah penyidik Pidsus Kejati Jatim dan menyebut ketiga kliennya bersikap kooperatif selama proses penyidikan.
Mereka berharap penyidikan perkara dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan PDTS KBS dapat dikembangkan secara transparan dan tidak tebang pilih.
Menurut kuasa hukum, seluruh pihak yang terbukti memiliki keterlibatan dalam pengambilan kebijakan, pengawasan, maupun penerimaan aliran dana perusahaan harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.










